23 Bulan Masa Jabatan Wh-Andika, Banten Dalam Ilusi Pembangunan

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Tepat pada tanggal 12 April 2019, Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, memasuki usia 23 bulan masa jabatannya.

Namun, selama itu pula Banten di bawah kepemimpinan Wh-Andika, belum terlihat secara signifikan pembangunan yang dilakukan.

Bacaan Lainnya

Tiga janji politik yang digembar-gemborkan terkait kesehatan gratis, pendidikan gratis dan pembangunan infrastruktur, nyatanya hingga saat ini belum terealisasi secara sempurna.

“Ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi, seperti yang kita ketahui, pada bulan Agustus 2018 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Banten menduduki posisi peringkat teratas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan peresentase 8,52%. Menurut pendidikan, tertinggi ada pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 11,24%. Kemudian disusul tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95%, Diploma I,II,III sebesar 6,2%, Universitas sebesar 5,89% , Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 4,80%, dan SD kebawah sebesar 2,34%. Dan hal ini belum teratasi sampai saat ini, Banten masih menduduki posisi pertama dalam tingkat pengangguran Nasional,” ujar Jafra, kordinator Lapangan (Korlap) Aksi unjuk rasa dari Komunitas Soedirman 30 (KMS30) di depan kampus UIN SMH Banten, Kota Serang, Jum’at (12/04/2019).

Menurut Jafra, pembangunan infrastruktur hingga saat ini masih ada sekitar 120-130 km jalan rusak di pelosok Banten yang belum dibenahi. Selain itu, belum ada perubahan signifikan mengenai pendidikan gratis yang dijanjikan. Kesehatan gratis yang hanya menggunakan KTP, nyatanya gagal terealisasi.

“Tambah lagi saat ini, satu kasus yang sedang hangat diperbincangkan hari ini adalah mengenai tiga orang pejabat pemerintahan yang tertangkap tangan oleh Bawaslu melakukan pelanggaran kenetralan  sebagai seorang ASN yang ikut tergabung pada grup whatsapp kemenangan putra mahkota anak dari Gubernur Wahidin Halim, Fadhlin Akbar yang menjadi caleg DPD RI,” ucapnya.

Hal ini sambung Jafra, sangat amat membuktikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tidak mampu mewujudkan Good And Clean Governance .

“Tidak ada tindakan tegas yang dilakukan dalam pelanggaran ini, dengan demikian, 23 bulan WH-Andika menjabat sebagai Gubernur Banten hingga hari ini patut di tegaskan keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Banten,” tukasnya.

Maka dari itu, Jafra menambahkan, pihaknya dari Komunitas Soedirman 30 (KMS30) yang lakukakan aksi damai disini, pada hari ini menuntut pada 23 bulan pemerintahan WH-Andika.

“Ciptakan Good And Clean Governance di Provinsi Banten, Realisasikan 3 Janji Politik Wh-Andika, Tindak tegas ASN yang terlibat dalam kampanye,” pungkasnya.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.