Belanja Daerah Kabupaten Lebak 2020 Rp 2,7 Triliun

  • Whatsapp

LEBAK, (vivabanten.com) – Lembaga legislatif dan eksekutif Kabupaten Lebak bersinergi mengatasi defisit anggaran dalam rancangan kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Lebak tahun 2020. Adapun belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 2.736.199.506.146.

“Awal pembahasan anggaran kita defisit hampir Rp156 miliar. Setelah itu kita kaji lagi, kita adakan efisiensi, alhamdulilah sudah clear,” ujar Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jum’at (22/11/2019).

Muat Lebih

Menurut Ade kaidah peraturan dalam alokasi anggaran sudah terpenuhi. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD 2020.

“Begitu juga dengan infrastruktur. Jadi penyusunan APBD itu kita lihat mana skala prioritas 1 sampai Z, mana bisa kita tunda dulu mana mendesak tak bisa kita tunda, prioritas paling bawah kita tunda,” katanya.

Pengalokasian anggaran harus sesuai visinya bupati terutama kaitan pelayanan publik. Porsi alokasi APBD untuk belanja langsung 42,11 persen, dibelanja tidak langsung 57,89 persen.

“Tapi ingat di belanja tak langsung juga ada pelayanan publik,” ucapnya.

Sementara itu, juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Lebak, Yayan Ridwan menuturkan, memasuki tahun anggaran 2020 ada beberapa catatan penting yang ingin disampaikan sebagai bahan dasar pengelolaan APBD 2020.

“Catatan kami mengenai anggaran 2020 mengalami pergerakan angka dinamis. Isu defisit anggaran menjadi perhatian yang serius namun hal tersebut dapat diselesaikan melalui efisiensi dan penyesuaian anggaran dengan tetap memerhatikan alokasi belanja publik,” ujar Yayan.

Yayan menjelaskan, berdasarkan hasil rapat evaluasi antara Banggar DPRD Lebak dengan TAPD menghasilkan struktur APBD, Pendapatan Daerah Rp 2.754.509.146 dan belanja daerah Rp 2.736.199.509.146. Adapun alokasi APBD Lebak tahun 2020 yaitu belanja tidak langsung 57,89 persen, belanja langsung 42,11 persen. belanja pegawai 39,68 persen dan belanja publik 60,32 persen.

“Apabila dilihat dari alokasi belanja publik sebesar Rp 60,32 persen dari total APBD maka diharapkan program-program yang langsung kepada masyarakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sesuai dengan kebutuhannya yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ucapnya.

Yayan menambahkan, bahwasannya upaya pemda sebagai solusi defisit anggaran dilakukan kepada berbagai sektor, yakni dari alokasi sementara bagi hasil pajak provinsi, penyesuaian jumlah peserta JKN, KIS, PBI APBD, pengurangan iuran jaminan kesehatan PNS, efisiensi kegiatan rutin perangkat daerah, dan efisiensi belanja perjalanan dinas dan lain-lain.

“Jumlah efisiensi yang dihasilkan dapat menutupi defisit anggaran sehingga struktur APBD menjadi berimbang,” pungkasnya. (akew/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.