BPJS Kesehatan Gandeng Berbagai Instansi Awasi Kepatuhan Badan Usaha

  • Whatsapp

TANGERANG, (vivabanten.com) – Dalam aturannya, setiap badan usaha atau pemberi kerja wajib mendaftarkan diri, karyawan beserta anggota keluarganya ke dalam Program JKN-KIS.

Selain mendaftar, badan usaha juga wajib memberikan data dengan benar termasuk data upah yang diterima oleh pekerja. Namun pada praktiknya, belum semua badan usaha mendaftar dan memberikan data yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Bacaan Lainnya

Untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam menyampaikan data dengan benar, baik data karyawan maupun data upah, BPJS Kesehatan merangkul semua pemangku kepentingan untuk bersama melakukan pengawasan kepada badan usaha.

Salah satu langkah nyata dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Tangerang dengan mengundang Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan serta Pengawas Ketenagakerjaan dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Tangerang Selatan, Senin (15/04/2019).

“Badan usaha yang belum patuh bisa dari badan usaha yang belum terdaftar sama sekali dan badan usaha yang sudah terdaftar namun tidak memberikan data dengan benar. Ada badan usaha yang baru terdaftar 42 orang, tapi data yang kami tahu karyawan ada 266,” ujar Elfanetti.

Elfanetti menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan bersama. Dalam jangka pendek akan dilakukan pemanggilan kepada badan usaha yang teridentifikasi belum patuh.

Lebih jauh Elfanetti berharap akan ada imbauan atau surat edaran dari Kepala Daerah untuk mengingatkan dan memastikan kembali semua badan usaha di Kota Tangerang Selatan sudah terdaftar dan memberikan data dengan benar dan lengkap.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan Bima Suprayoga menjelaskan bahwa Kejaksaan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengakomodir apa yang dibutuhkan BPJS Kesehatan agar kepatuhan badan usaha meningkat. Bima berharap komunikasi dengan BPJS Kesehatan dan instansi lain bisa terus menerus dilakukan dan berkesinambungan, supaya masalah dapat dicegah dan diatas sedini mungkin.

“Semoga pertemuan ini bisa menjadi awal yang baik untuk tujuan kita bersama, mendukung BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan maksimal demi kepentingan masyarakat. Sanksi yang ada di aturan seperti pencaputan SIM dan lain-lain harus menjadi keputusan bersama, tidak bisa dibiarkan BPJS berfikir sendiri,” tukas Bima. (jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.