BPN Siap Bayar Tanah Sisa Pembebasan Jalan Tol

  • Whatsapp

LEBAK, (vivabanten.com) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak akan membayar tanah sisa milik warga yang tidak terkena Right Of Way (jalan di atas sebidang tanah) proyek pembangunan jalan tol Serang-Panimbang.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Lebak M Didi Ali Subandi usai rapat bersama Manajemen PT Wijaya Karya, PT WSP(Wika Serang Panimbang) beserta Kepala Desa Bojongcae, Panancangan dan juga Camat Cibadak Rahmat di Kantor BPN Lebak dalam rangka merespon protes warga Bojongcae di Gedung DPRD Kabupaten Lebak yang menuding PT WIKA telah melakukan penyerobotan dan penguruskan (menguruk) tanah sisa yang belum dibayarkan ganti ruginya.

Muat Lebih

“Tanah sisa milik warga akan kita bayar tapi memang memerlukan kajian tertentu. Harus cermat dan mengkaji dan kita on the spot (dengan segera) buat tim kajian,” ujar Kepala Seksi Pengadaan Tanah sekaligus Sekretaris Pengadaan Tanah jalan tol Serang-Panimbang kepada wartawan di Kantor BPN Lebak, kemarin.

Didi mengakui, bahwasannya bidang lahan yang wajibnya yaitu untuk ROW-nya belum 100 persen. Sekarang ini masih ada belum dibayarkan.

“Setelah lahan ROW baru kita akan melangkah (pembayaran ganti rugi) ke tanah sisa. Terkait tanah sisa yang oleh pemiliknya mau dibebaskan bisa langsung mengajukannya surat permohonan pembayaran kepada  ke tim pengadaan tanah (BPN),” ucapnya Senin (16/09/2019).

Lebih lanjut Didi mengatakan, proses pengajuan dilengkapi dengan berkas kepemilikannya. Selanjutnya menunggu hasil kajian.

“Jadi sebelum dibayarkan kita akan on the spot turun kelapangan melakukan pengukuran, kemudian melakukan kajian. Nah nanti akan dibentuk tim melakukan kajian pada bidang yang diusulkan,”katanya.

Kepala Desa Bojongcae Yusuf membenarkan, adanya tanah sisa terkena urukan. “Betul sebagian ada tanah sisa, tidak terkena ROW tapi terkena urukan,” katanya.

Ditempat sama Kepala Desa Panancangan Subadri menuturkan, sementara ini di wilayahnya tidak ada mengajukan protes terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tol.

“Waktu itu memang ada tanah warga kena urukan terus kita cek lokasinya. Terus kita kontek orang WIKA, jam itu juga langsung dikeruk pakai eksavator, sepengetahuan saya wika tidak melebihi patok batas tanah,” tukasnya.

Humas PT WIKA Edo menuturkan, pasca aksi demo warga ke Gedung DPRD Lebak, pihaknya melakukan investigasi ke lapangan.

“Setelah invedtigasi kelapangam gak ada, kita gak akan menyerobot tanpa ada pentunjuk Satgas. Kerja kita didampingi satgas dari desa setempat,” tuturnya.

Mantan Camat Cibadak Rahmat menuturkan PT Wika bekerja profesional.

“Ketika kita ada keluhan cepat direspon. Sepertihalnya ketika ada kendaraan menghalangi jalan dan membuat macet langsung segera dipindahkan termasuk sewaktu jalanan berdebu dan minta disiram langsung direalisasikan,” pungkasnya. (akew/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.