Bupati Serang Diminta Serahkan PDAM Tirta Albantani

  • Whatsapp

SERANG, (VB) – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah diminta untuk berjiwa besar menyerahkan aset kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani, yang merupakan salah satu aset yang belum diserahkan pada Pemkot Serang.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, Ridwan Akhmad dikantornya, Jum’at, 31/01/2020.

Bacaan Lainnya

Menurut Ridwan hal tersebut dipandang perlu untuk tindak lanjut rencana pembentukan perusahaan dagang air minum (PDAM) atau Perumdam milik Kota Serang yang merupakan hasil rapat Komisi III DPRD Kota Serang dengan Asisten Dearah (Asda) 2 dan Stakeholder terkait, yang hasilnya  pada 2020 harus membentuk PDAM atau Perumdam.

“Makanya, Bupati Serang dan pihak DPRD Kabupaten Serang harus berjiwa besar menyerahkan kantor PDAM Al Bantani yang ada di Kota Serang, lengkap dengan jaringan pipanisainya yang melayani warga Kota Serang ini,” ujar Ridwan kepada wartawan.

Ridwan menjelaskan, PDAM Tirtamadani milik Kota Serang hanya terkonsentrasi diwilayah Kecamatan Kasemen dengan saluran layanan 2.100 SL dan 0 persen pemasukan terhadap PAD. Belum lagi Kota Serang ditarget pemerintah pusat di tahun 2030 mengharuskan, untuk sudah seratus persen dalam layanan cakupan air bersih dan air minum, sedangkan saat ini baru 3,6 persen.

“Kota Serang ini kan sebagai ibukota Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk 666.000 jiwa dengan jumlah kk 37.500. Menurut BPS tahun 2018, tapi cakupan layanan bersih dan air minim baru 3,6 persen dan ini jauh dari target yang diminta pusat,” ucapnya.

Ironisnya, lanjut Ridwan PDAM Al Bantani Kabupaten Serang yang hingga saat ini belum juga diserahkan oleh Pemkab Serang itu melayani kebutuhan air bersih untuk 1600 sampai 3000 penduduk Kota Serang. Coba jika ini masuk ke Kota Serang, maka akan menambah PAD Kota Serang yang sangat minim.

“Dengan APBD Kota Serang 1,2 trilyun rupiah itu sangat terbatas, belum mampu bagun kantor OPD, masih banyak kantor yang sewa dan atas saran KPK, Pemkot Serang juga tidak diperbolehkan membangun gedung baru, tunggu pelimpahan aset. Bupati Serang dan DPRD yang memiliki kedewasaan dalam menjalankan roda pemerintahan, agar berjiwa besar mau mengikuti aturan hukum,” tandasnya.

Ridwan juga mendesak Walikota Serang agar bekomunikasi dengan Bupati Serang untuk masalah aset ini, agar mau berjiwa besar untuk menyerahkan.

“Walikota Serang secepatnya berkomunikasi dengan Bupati agar mau berjiwa besar menyerahkan kantor PDAM dan jaringan pipanisanya ke Kota Serang, untuk dijadikan kantor Perumda,” pungkasnya. (pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.