Diduga Anak Buah Walikota Tangsel Terlibat Kasus RS IMC Jombang

  • Whatsapp

TANGSEL, (vivabanten.com) – Sempat macet selama 2 tahun kasus tuntutan warga atas pembangunan gedung RS IMC yang sarat dengan kepentingan penguasa dan pengusaha.

Akhirnya Mahkamah Agung RI mengabulkan secara seluruhnya Kasasi Warga RT 05 RW 11 Villa Bintaro Indah Tangerang Selatan, atas gugatan terhadap SK IMB dan Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangsel kepada Rumah Sakit IMC Bintaro.

Bacaan Lainnya

Dengan adanya keputusan MA Nomor 448K K/TUN/LH/2018, dimana gugatan warga dengan nomor registrasi perkara 22/G/LH/2017/PTUN-SRG yang ditolak pada pengadilan tingkat 1 dan banding, akhirnya di terima dan dikabulkan secara seluruhnya oleh pengadilan tingkat Kasasi MA.

Dalam surat pemberitahuan amar putusan kasasi yang dikirimkan oleh PTUN Serang kepada warga RT 5 RW 11 Villa Bintaro Indah tertanggal 6 November 2018, dicantumkan kutipan amar putusan MA berbunyi antara lain:

Mengadili; 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (terdapat nama 13 pemohon); 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan putusan nomor 28/LH/2018/PT.TUN.JKT tanggal 03 April 2018 yang menguatkan Putusan PTUN Serang No. 22/G/LH/2017/PTUN-SRG tanggal 15 November 2017.

Lebih lanjut dalam amar putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal SK Walikota Tangsel tentang izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan RS IMC yang berlokasi di Jalan Jombang Raya Nomor 56 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangsel. Serta mewajibkan tergugat dalam hal ini adalah Walikota Tangsel untuk mencabut kedua Surat Keputusan tersebut.

Kordinator warga Ir Walneg S Jas kepada awak media saat junpa pers, Sabtu (10/11) pagi mengingatkan Walikota dengan jajarannya agar mentaati keputusan ini dan segera melaksanakan perintah MA untuk mencabut dua SK yang terlanjur dikeluarkan. Lembaga peradilan tertinggi dinegara ini sudah menyatakan kedua SK Walikota tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, maka Walikota Tangsel beserta jajarannya harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Selanjutnya, atas putusan ini warga akan mengambil langkah aksi berikutnya antara lain segera mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN Serang, mempertimbangkan untuk menindak lanjuti proses-proses hukum lain seperti dugaan pidana rekayasa saksi palsu, dugaan pidana pemalsuan data dan informasi serta dugaan pidana lainnya yang sempat diproses namun tidak ada respon serius dari aparat penegak hukum lainnya karena dianggap tidak cukup bukti. Kami akan menjadikan putusan MA ini sebagai bukti tambahan yang menguatkan.

Warga juga menghimbau kepada Walikota Tangsel agar segera berpihak kepada aspirasi warga untuk mengeksekusi RS IMC, jangan malah merespon putusan MA ini dengan misalnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Jika memang Walikota berpihak dan mengayomi warganya, maka tidak sepantasnya Walikota akan PK.

“Kami juga menghimbau Walikota untuk berhati-hati dan jangan menerbitkan IMb dan izin lingkungan tanpa prosedur yang semestinya sesuai aturan perundangan,” tegas Walneg.

Walikota Airin harus patuh dan taat pada putusan ini jangan membela pengusaha RS IMC dengan mengajukan PK?;” Cetusnya

“Kasus ini sudah berlangsung lama dan diduga kuat seluruh jajaran anak buah walikota Airin terlibat dalam proses surat menyurat pengusaha RS IMC dalam upaya kebal hukum,  sebab 2 tahun lalu warga sudah menolak pemberian ijin atas bangunan RS IMC,” tukas Walneg.

Sementara anggota kuasa hukum warga villa bintaro indah Febri Irmansyah SH menjelaskan,” Bersama ini saya sampaikan ralat/revisi, yang tadinya menerangkan bahwa putusan TUN bisa terlaksana secara otomatis setelah 6 bulan. dengan ini saya ralat/revisi bahwa yg benar adalah 60 hari.

“Apabila dalam waktu 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh pihak Tergugat (dlm hal ini Walikota Tangsel) dan Tergugat (Walikota Tangsel), tidak melaksanakan pencabutan obyek sengketa (Ijin Lingkungan dan IMB), maka KTUN (Ijin Lingkungan dan IMB) tersebut, secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,” tandasnya.(yaz/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.