Diduga Langgar Administrasi, KPU Lebak Dilaporkan ke Ombudsman

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Ombudsman RI Perwakilan Banten akan dalami terkait adanya laporan dugaan kecurangan terkait proses seleksi anggota KPU Kabupaten Lebak yang berlangsung pada 2018, diduga administrasi dalam tahapan rekrutmen.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang P Sumo mengatakan, bahwa setelah mendapatkan laporan adannya kecurangan dalam rekrutmen di KPU Lebak, dirinnya telah meminta klarifikasi terhadap KPU RI melalui KPU Banten.

Bacaan Lainnya

“Kami meminta klarifikasi melalui KPU Banten, agar KPU Banten meneruskan ke KPU RI. Sehingga kecurangan tersebut bisa dihentikan,” ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Selasa (08/01/2019).

Hasil klarifikasi tersebut, jelas Bambang, KPU Banten sudah diminta melakukan fit and propertes terhadap Calon KPU Lebak yang lolos dalam 10 besar.Namun hal tersebut dirasa belum tuntas.

“Saya kira, terdapat salah satu kejanggalan dalam proses seleksi. Yakni, kelulusan hasil tes tertulis dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT) yang berlangsung pada 19 November 2018 tidak sesuai. Karena terdapat dua perserta yang nilai paling tinggi justru tidak diloloskan oleh Panitia Khusus, malah nilai terendah diloloskan.” ungkapnya.

Bambang pun menilai, bahwa ada potensi maladministrasi dalam menyeleksi dan menetapkan 10 besar Calon Anggota KPU Lebak.

“Dasar penilaiannya bagaimana, dan mengapa yang nilainya lebih tinggi tidak lolos ?,” ucapnya saat mempertanyakan keputusan Timsel Anggota KPU Lebak.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Banten Didih menegaskan bahwa, langkah Ombudsman Banten yang begitu peduli terhadap proses seleksi KPU Lebak dan akan mendapat dukungan dari Bawaslu Banten.

“Kalo sudah ditangani Ombudsman kita mendukung, karena proses seleksi KPU Lebak harus transparan,” ujar Kepala Bawaslu Banten, Didih saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Selasa (08/01/2019).

Maka dari itu, Didih berjanji, akan ikut serta mendalami persoalan proses seleksi KPU Lebak yang kini terdapat maladministrasi, dan sedang didalami oleh Ombudsman Banten.

“Janji ini pun akan dilakukan dengan melakukan beberapa langkah. Salah satunya memberikan masukan ke KPU RI. Karna ini sudah ke KPU Banten, paling kita beri masukan kepada KPU RI, agar menuntaskan persoalan yang terjadi di KPU Lebak,” tandasnnya.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.