Diduga Selewengkan Anggaran PTSL, Massa Geruduk Kantor BPN

  • Whatsapp

LEBAK, (vivabanten.com) – Sejumlah massa mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak dan melakukan aksi unjuk rasa didepan halaman kantor pertanahan nasional. Massa menuding, atas dugaan buruknya kinerja para oknum pegawai BPN Kabupaten Lebak.

Bacaan Lainnya

Massa yang mengatasnamakan Lembaga Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) mengungkap dari hasil evaluasi dan investigasi dilapangan, menemukan ketidaktransparan pada sosialisasi program PTSL di tiap Desa.

“Ketidaktransparanan BPN, soal anggaran sosialisasi program PTSL di tiap-tiap Desa. Kemudian Anggaran sosialisasi PTSL di masing-masing Desa tidak diberikan secara utuh kepada pihak Desa. Pihak desa hanya menerima dana sosialisasi sebesar Rp. 2 juta per desa padahal anggaran yang sudah diplot dari Pemerintah pusat sebesar Rp. 12 juta per desa. Ditambah Kurangnya koordinasi pihak BPN Lebak terhadap Pemkab Lebak dalam program PTSL terutama dalam hal SKB 3 Menteri,” kata Agus Laga Kordinator Aksi dalam orasinya, Kamis (31/5/2018).

Masih kata Agus, temuan dilapangan juga diketemukan, dugaan adanya oknum pegawai BPN Lebak yang meminta-minta atau melakukan pungutan kepada pihak desa yang mendapatkan program PTSL.

“Dugaan adanya unsur paksaan terhadap pihak desa dalam pembelian map berlogo BPN seharga Rp. 700 ribu/lembar dalam program PTSL Ini merupakan modus pungli yang dilakukan oknum pegawai BPN Lebak dan Dugaan adanya pungli di kantor BPN Lebak dalam pelayanan atau proses pembuatan sertifikat, balik nama, pemecahan sertifikat atau yang lainnya (Diluar program PTSL), Biaya yang dibebankan kepada pemohon tidak sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah (PNBP),” jelas Agus.

Untuk itu, kami dari LSM BENTAR Kabupaten Lebak menyatakan sikap, mengecam buruknya kinerja dan pelayanan di kantor BPN Kabupaten Lebak. Meminta Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak untuk bersikap transparan dalam pengelolaan anggaran Pemerintah. Mendesak kepada Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Banten untuk segera mengevaluasi kinerja para pegawai BPN Kabupaten Lebak. Mendesak kepada Bupati Lebak agar segera mengeluarkan Perbup tentang program PTSL. Mendesak kepada aparat Kejaksaan Negeri Lebak untuk segera melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan oknum pegawai BPN Kabupaten Lebak.

Sementara itu, Mamat Hidayat Kasi Hubungan Hukum Pertanahan didampingi Kasi Pengendalian Perkara Pertanahan, Tarmidzi Bursa pada kantor BPN Lebak, mengatakan pihak BPN tidak memungut biaya untuk program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), hal tersebut sudah disampaikan saat sosialisasi di masyarakat desa.

“Kami tidak memungut biaya untuk program PTSL, itu juga dikatakan ketika kita sosialisasi di Desa, kalaupun ada biaya itu bagi masyarakat yang belum menyelesaikan kelengkapan administrasi dipihak desa, bukan dengan pihak kami,” ujarnya.(dit/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.