Dinas Perkim Pastikan Bangunan di Kavling DPR Tidak Miliki IMB

  • Whatsapp

TANGERANG, (vivabanten.com) Setelah di sidak oleh rombongan anggota DPRD Kota Tangerang, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) pastikan bahwa bangunan di kawasan Kavling DPR, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang belum miliki IMB.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Bangunan (Wasbang) Dinas Perkim Kota Tangerang, Hadi Baradin mengatakan, dari puluhan bangunan yang diketahui saat sidak beberapa waktu lalu, hanya empat pemilik bangunan yang memenuhi panggilan untuk klarifikasi kelengkapan adminstrasi perizinan.

Muat Lebih

Diketahui dari hasil klarifikasi itu, terbukti para pemilik bangunan belum memiliki IMB dan masih dalam proses.

“Mereka jelas belum memiliki IMB, nanti kita rapatkan dulu ke pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. Nanti kita akan melayangkan surat rekomendasi penyegalan kepada Satpol PP Kota Tangerang,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, terkait lemahnya pengawasan dan pendataan bangunan di kawasan itu, pihaknya masih belum maksimal. Dia beralasan karena terbatasnya petugas di Dinas Perkim. Sehingga, pendataan bangunan di komplek DPR itu belum dapat di inventarisir.

“Nanti kita akan bikin strategi. Untuk pendataan bangunan yang ada di wilayah Kavling DPR kita kekurangan personil,” ucapnya.

Sementara saat ditanya peruntukan lahan di lokasi tersebut, Hadi enggan berkomentar.

“Kalau masalah peruntukan bukan di Perkim yang berwenang, melainkan Dinas Tata Ruang,” tukasnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa hasil Sidak bersama yang dilakukan rombongan anggota DPRD bersama Pemkot Tangerang di kawasan Kavling DPR, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, terbukti puluhan bangunan belum mengantongi izin dan menyalahi peruntukan. Namun hingga saat ini petugas Satpol PP Kota Tangerang belum melakukan tindakan penyegelan.

Bukan cuma itu, dari tinjauan ke lapangan tersebut terkuak adanya dugaan percaloan izin yang melibatkan oknum  petugas aparatur sipil negara (ASN) dan juga honorer.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Kosasih  menyesalkan dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai  Pemrintah Kota Tangerang dalam percaloan izin bangunan di lokasi itu.

“Kita akan telusuri jika ada keterlibatan oknum petugas. Soal sanksi itu kita serahkan kepada badan kepegawaian (BKPSDM-red),” pungkasnya. (jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.