Dinas Pertanahan Kota Tangerang Berikan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat

  • Whatsapp

TANGERANG, (vivabanten.com) – Untuk meningkatkan kesadaran aparatur kecamatan, aparatur kelurahan dan masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Bacaan Lainnya

Dinas Pertanahan Kota Tangerang mengadakan penyuluhan hukum terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang diselenggarakan di Kecamatan Tangerang.

Sosialisasi tersebut dibuka langsung Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pengadaan Tanah Sertifikasi dan Administrasi pada Dinas Pertanahan Kota Tangerang, Darusman yang mewakili Kepala Dinas Pertanahan, diikuti aparat kelurahan, ketua RW dan Kader se Kecamatan Tangerang, Kamis (12/7/2018).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah dari Kanwil/ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Supardi dan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan dari Kanwil/ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Encep Mulya Nakhrowi, yang sekaligus sebagai narasumber.

Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah dari Kanwil/ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Supardi dalam materi “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

“Penyuluhan hukum bagi masyarakat ini bertujuan agar dalam penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak,” ujar Supardi.

Menurut Supardi, untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya proyek strategis nasional dan pemantauan pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Meskipun untuk pentingan proyek pemerintah, tapi kami tetap memastikan terjaminnya hak-hak warga yang terkena pengadaan tanah dan terjaminnya ketersediaan lahan untuk proyek pembangunan terutama yang bernilai strategis nasional,” ucapnya.

Supardi menjelaskan, sebagai dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini yakni, sesuai peraturan perundang-undangan pengadaan tanah antara lain: 1. UU. No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 3. Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 4. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung  Penyelenggaraan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD. 5. Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum yang Bersumber dari Pendapatan Belanja Negara.

“Dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah ini dapat mengatasi berbagai persoalan yang timbul selama ini dalam pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah. Sekaligus menjadi jembatan temu antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah,” tuturnya.

Pada dasarnya ungkap Supardi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Pertanahan Kota Tangerang hanyalah sebagai fasilitator bagi masyarakat dengan pemerintah yang memerlukan tanah.

Masih menurut Supardi, pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah mewujudkan tersedianya tanah untuk digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Prinsip dasar dalam pengadaan tanah adalah demokratis, adil, transparan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta mengedepankan asas musyawarah. Peradilan adalah pintu terakhir dalam menghadapi kebuntuan dalam musyawarah antara pemerintah yang memerlukan tanah dengan masyarakat pemilik tanah.

“Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah. Karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang,” tukasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan dari Kanwil/ATR Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Encep Mulya Nakhrowi yang mengangkat materi “Pananganan Masalah Pertanahan” menjelaskan, sebelum melakukan pengadaan tanah agar diketahui riwayat dan akar permasalahan sengketa, konflik atau perkara. Kemudian, merumuskan kebijakan strategis penyelsaian sengketa, konflik dan perkara dan menyelesaikan sengketa konflik agar tanah dapat dikuasi, dimiliki, dipergunakan dari dimanfaatkan oleh pemiliknya.

“Penyelesesai kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilihat tiga faktor yakni, faktor sengketa, perkara dan konflik,” ujar Encep.

Menurut Encep, permasalahan pertahanan yang sering terjadi di masyarakat adalah, sertifikat palsu, alasan hak palsu, penyerobotan tanah, pelaksanaan putusan, sengketa waris, jual berulang, sertifikat ganda, sertifikat pengganti palsu, AJB palsu, salah ukur, salah cetak dan sengketa batas.

“Untuk mengatasi sengketa tanah ini, melalui jalur mediasi yang menjadi kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi kewenangan kementerian. Mediasi dilakukan paling lama 30 hari dimana untuk mediatornya berasal dari kementerian, kantor wilayah BPN atau kantor pertanahan,” jelasnya.

Penyelesaiana melalui jalur mediasi sambung, Encep, dapat ditempu apabila para pihak sepakat melakukan perundingan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebijakan semia pihak. Jika salah satu pihak saja menolak setelah diundang tiga kali secara patut pihak yang berselisih tidak hadir dalam mediasi, maka penyelesaian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jika mediasi ditemukan kesepakatan, maka selanjutnya dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak. Setelah itu, perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat,” pungkasnya. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.