DPRD Akan Panggil Managemen RSUD Terkait Penerapan Syariah

  • Whatsapp

TANGERANG, (vivabanten.com) – Setelah ramai diperbincangkan di dunai maya terkait polemik imbauan bersyariah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang.

Membuat Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo angkat bicara.

Bacaan Lainnya

Menurut Gatot, sejumlah warga mengomentari sebuah kiriman di media sosial berisi papan imbauan untuk penunggu pasien. Pasien tidak boleh ditunggu selain oleh suami, istri atau keluarga saat berobat dan rawat inap.

“Dalam rangka menghindari Khalwat dan Ikhtilatah. Penunggu pasien wanita seyogyanya adalah wanita. Penunggu pasien pria seyogyanya adalah pria. Kecuali penunggu pasien adalah keluarga (mahramnya),” imbauan papan tulisan di RSU Kota Tangerang.

Gatot menjelaskan, Kota Tangerang merupakan tempat tinggal bagi beragam suku dan umat beragama. Karenanya, kebijakan serta pelayanan publik seyogyanya berguna untuk semua.

“Harus diingat RSUD Kota Tangerang, itu milik masyarakat didirikan dari hasil pajak bersama, tidak membedakan satu dengan yang lain,” ujar Gatot saat ditemui di kantornya, Rabu (12/06/2019).

Gatot meminta, sejumlah kebijakan publik dikaji sebelum ditetapkan. Pemerintah, sebut Gatot, mesti melibatkan perwakilan rakyat dalam perumusan kebijakan agar tidak terjadi polemik.

“Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait hajat dan kepentingan orang banyak, baiknya ada kajian dan fungsi pengawasan dari masyarakat dan DPRD, melibatkan banyak unsur, Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), apakah sudah dilakukan,” ucap Gatot yang didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Andri Permana, Bendahara Umum Sumarti, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Supardi dan wakil Ketua Bidang Hukum, Suandi.

Gatot mengatakan, bakal mendorong fraksi PDI Perjuangan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait polemik tersebut. Dalam agenda tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan RSUD Kota Tangerang.

“Urgensi, semangatnya apa, karena kan ini layanan. Dikaji dulu bersama. Wujud masyarakat kan sekarang DPRD. Kami sudah meminta kawan-kawan fraksi untuk menanyai apa yang melatarbelakanginya” jelas Bowo, sapaan akrabnya.

Gatot juga mengajak masyarakat Kota Tangerang menjunjung dan menjaga kebhinekaan dan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang.

“Wujud kebhinekaan di Kota Tangerang ada masjid, gereja, klenteng. Kebhinekaan ini merupakan warisan turun-temurun masyarakat Kota Tangerang,” ungkapnya.

Selain itu, Gatot juga mendorong RSUD Kota Tangerang meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya. Dia menilai APBD Kota Tangerang mampu menunjang upaya itu.

“Sekarang kan tipe C, saya yakin  APBD Kota Tangerang cukup untuk mendorong supaya RSUD Kota Tangerang naik tingkat,” bebernya.

Senada, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Andri Permana mengatakan, penerapan prinsip syariah di RSUD Kota Tangerang mesti didahului dengan peningkatan mutu rumah sakit.

“Masih banyak hal yang lebih urgensi terkait kebijakan RSUD di Kota Tangerang. Peningkatan standarisasi mutu pelayanan dan keselamatan menjadi hal yang lebih urgensi daripada polemik papan pengumuman,” katanya.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi menambahkan, pihaknya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan RSUD Kota Tangerang Rabu (29/06/2019) mendatang. “Kita akan mintai keterangan soal polemik ini,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspadewi mengungkapkan, menanggapi hal tersebut yang menyebut imbauan sejatinya untuk kenyamanan pasien yang berobat.

“Syariah di Tangerang dan Aceh ini beda. Kalau kami ini lebih ke universal, jadi sebenarnya semua ajaran mengajarkan hal yang sama. Kebetulan visi dan misi Kota Tangerang ini berakhlakul karimah. Untuk muslim, non-muslim sama diterapkan tata caranya sama yang syariah,” kata Liza.

Liza menjelaskan, imbauan tersebut hanya untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan selama menunggu pasien apabila bukan mahramnya.

“Di RSUD Kota Tangerang, bangsal itu kan udah dibagi per gender, perempuan beda dengan laki-laki. Contoh misal satu ruangan ibu-ibu semua tapi ada satu pria di sana, sedangkan kalau sakit kan ibu-ibu harus lepas kerudung lah, pakai daster segala macam apa tidak risih?,” jelasnya.

Namun untuk urusan perawat dan dokter, Liza menambahkan, tidak ada pembatasan gender lantaran terbatasnya tenaga kerja dan perihal kedaruratan kesehatan pasien.

Liza menuturkan, dalam pemeriksaan apakah yang menunggu itu mahramnya atau bukan, pihak rumah sakit tidak meminta tanda pengenal keluarga atau Kartu Keluarga (KK). Melainkan, semua itu berdasarkan kepercayaan antara penunggu pasien dan pihak RSUD Kota Tangerang.

“Bahwa sebenarnya itu kan hanya imbauan, tidak aturan resmi dan mutlak. Misal ibunya sakit yang nungguin anaknya laki ya tidak masalah. Lebih kepada kepercayaan saja,” pungkasnya. (cng/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.