DPRD Kota Serang Segera Bentuk Pansus Aset

  • Whatsapp

SERANG, (VB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menilai serah terima sisa aset milik Pemkab Serang ke Kota Serang lambat, sehingga sampai terkatung-katung sampai 12 tahun. Untuk itu, dalam waktu dekat DPRD akan akan membentuk aset.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi saat konfrensi pers tentang perkembangan pembentukan pansus aset di ruang kerjanya, Minggu (02/02/2020).

Muat Lebih

“Insya Alloh besok Senin (03/02/2020) Ketua Komisi III melaporkan ke saya terkait apa yang telah didalami oleh komisi III dan temuan-temuan untuk bahan kita. Setelah nanti mereka melaporkan ke saya nanti tinggal buat undangan untuk diparipurnakan dan untuk jadwalnya sudah kita siapkan nanti hari Kamis mendatang,” ujar Budi Rustandi kepada wartawan.

Budi menjelaskan, saat ini aset yang diserahkan seluruhnya ada sekitar 553 aset oleh Pemkab Serang selama ini, namun yang ada suratnya baru sekitar 113 aset dan yang lainnya belum jelas.

“Termasuk Pustu Karangantu, Kantor Dinas Pendidikan juga itu belum jelas, karena masih dalam proses senggeta di Pengadilan dan itu harus kita tempuh juga,” ucapnya.

Selain masalah sisa aset, terang Budi, Pansus juga nantinya akan mendalami masalah aset yang tidak jelas surat-suratnya atau dokumennya yang telah diserahkan pada Pemkot Serang dari Pemkab Serang, ada barang tapi ga ada suratnya.

“Dan itu nanti pansus akan mendalami itu semua tidak disertai atau seperti apa, aset yang tidak jelas surat nya itu, masa iya dia (Pemkab_red) menyerahkan tanpa menyerahkan dokumennya. Barangnya ada tapi surat-suratnya ga ada, itu juga kan selalu menjadi acuan bpk juga kan terkait aset,” terangnya.

Budi menambahkan, pelimpahan aset pada tahap kedua dari kabupaten terakhir kali tahun 2018 lalu dengan nilai sekitar 205 milliar dan berharap pada tahap terakhir ke 3 ini, bisa semua yah bisa abis semua terakhir dengan nilai sekitar 230 milliar termasuk Pendopo Bupati, PDAM Tirta Al Bantani, dan (Rumah Sakit Umum Daerah) Serang.

“Kalo rumah sakit bangunannya yah, kalo menurut undang-undang yang baru tahun 2017 ini, bahwa PDAM itu punya kita, karena se Indobesia cuman Kota Serang yang ga punya PDAM menurut temuan dari komusi III, cuma kita dan itu bukan merebut, cuman yah harus legowo ajah Bupati Serang dan DPRD,” pungkasnya. (pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.