DRPD Kota Serang Dinilai Lambat

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Aktifis mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa (Untirta) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai kinerja DPRD Kota Serang lambat.

Alasan mereka lantaran masih Terdapatnya 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  yang belum terselesaikan, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Serang.

Bacaan Lainnya

Seharusnya sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk membentuk Perda, bisa menetapkan seluruh raperda tersebut sebelum usai peridoenya pada 2019 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh, Bendahara HMI MPO Cabang Serang, Muflikhah saat ditemui di sekretariadnnya, jalan Pakupatan, Kota Serang, Senin (3/11/2018).

Menurut Muflikhah, jika hingga akhir tahun 2018, kondisi raperda tersebut belum juga ditetapkan. Maka dipastikan kinerja DPRD Kota Serang periode 2014-2019 sangatlah buruk.

“Jadi jika ada yang mencalonkan lagi, saya rasa masyarakat harus berpikir ulang untuk memilih mereka. Bahkan kalau perlu jangan dipilih lagi, karena sudah terlihat buruknya kinerja DPRD Kota Serang,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Munuf tersebut.

Bahwa dalam penyelesaian raperda yang direncanakan tersebut,Terang Munuf, seharusnnya dapat selalu diperbaharui informasinya, sejauh mana perkembangan dan pembahasan perda tersebut, karena sebuah raperda yang diajukan berpotensi memiliki kepentingan bagi masyarakat.

“Seperti halnya perda disabilitas, perda tersebut dianggap penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap masyarat penyandang disabilitas. Makannya saya minta jangan mengulur waktu lagi, karena banyak perda yang harus ditetapkan dan direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BPH Imadiklus Untirta, Dedi Sofyan menambahkan, mengenai tentang masih lambatnya realisasi perda, bisa membahayakan bagi kelangsungan program Pemkot Serang. seperti revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Serang yang belum selesai. Otomatis, pelayanan pendidikan pun menjadi tehambat, dan kualitasnnya pun menjadi berkurang.

“Makannya saya juga usulkan, agar Pemkot Serang memikirkan juga nasib revisi perda pendidikan. Sehingga kesejahteraan para pendidik tersebut, dapat dibantu untuk ditingkatkan,” kata Dedi.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang, Mochamad Rus’an mengatakan, 20 raperda yang belum ditetapkan tersebut akan segera dicari permasalahannya, sedangkan 7 raperda yang sedang dievaluasi oleh Pemprov Banten hanya tinggal menunggu hasilnya saja.

“Masih ada 13 raperda yang masih dalam pembahasan pansus dari tahun 2015 sampai 2018 ini. Makannya kita akan berusahan menyelesaikannya, sehingga tugas kita sebagai anggota dewan terselesaikan,” jelas Rus’an.

Kemudian, Rus’an menerangkan, kendala 13 raperda yang terbengkalai, masih dalam pembahasan. Misalnya, terkait sinkronisasi dengan peraturan, kemudian juga koordinasi dengan OPD teknis yang ada di Pemkot Serang.

“Seperti contoh, Raperda Disabilitas, dari dinsos, dinas perkim, mereka harus ada saat pembahasannya. Jadi ketika perda ini ditetapkan, maka dapat langsung dijalankan, seperti bangunan yang ramah terhadap disabilitas dan sebagainya,” terang Rus’an.

Ia juga mengatakan, selain Perda Disabilitas, Perda revisi RTRW juga masih belum selesai dibahas, dikarenakan masih harus ada koordinasi dengan OPD terkait.

“Makannya perda RTRW masih belum jelas,” ujarnya.

Seperti diketahui, sementara untuk 7 raperda yang masih dibahas Pemprov Banten adalah, Raperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan anak. Kemudian Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda Garis Sempadan, Raperda Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Selanjutnnya, Raperda Retribusi Daerah, Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi, dan terakhir Raperda sistem Penyelenggaraan Pendidikan.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.