Dzurriyat Kesultanan Banten Minta Pemprov Jangan Takut Sama Ormas

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) -‘Forum Dzurriyat Kesultanan Banten mempertanyakan dasar hukum kepada pihak yang menyatakan bahwa Dalam Pelaksanaan Revitalisasi di Kawasan Keraton Kesultanan Banten Pemerintahan Provinsi Banten tidak meminta izin kepada Kesultanan Banten.

Bacaan Lainnya

“Institusi Kesultanan Banten itu sudah tidak ada lagi, jika ada pihak yang mengatakan Kesultanan Banten sudah sah berdiri dan berbadan hukum maka itu adalah Organisasi masyarakat bukan institusi Kerajaan,” ujar Sekjend Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten dan Ketua Badan Advokasi Kesultanan Banten Tb.Amrie Wardhana, Kamis (11/10/2018).

Menurut Amrie, Pemprov Banten tidak perlu meminta izin kepada Ormas seperti itu, karena tidak ada dasar hukumnya dalam melaksanakan revitalisasi atau penataan di kawasan Kesultanan Banten.

“Kesultanan Banten sudah terhapus sejak tahun 1808, jadi Kesultanan Banten yang dibuat oleh Bambang Wisanggeni itu adalah Organisasi Masyarakat, bukan institusi Kesultanan pada masa dulu. Oleh karena itu, tidak Perlu Pemprov meminta izin karena dia bukan Sultan Banten,” tegasnya.

Amrie menerangkan bahwa pengakuan Bambang Wisanggeni sebagai sultan Banten Ke 18 sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Serang dan dikuatkan oleh Pengadilan tinggi Agama Serang.

“Saat ini Bw lagi mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, karena tidak terima atas putusan tersebut,” terangnya.

Amrie menyatakan, bahwa langkah yang di akukan oleh Pemprov Banten dalam melaksanakan Revitalisasi sudah benar dengan melakukan kordinasi dan pendampingan dari pihak Cagar Budaya, agar situs purbakala yang terdapat di kawasan tersebut tidak tergangu atau hancur karena revitalisasi yang sedang dikerjakan saat ini.

“Seharusnya sebagai masyarakat Banten merasa bersyukur dan Bangga atas revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten, bukan malah membikin opini yg tidak berdasar,” tandasnya.

Dalam waktu dekat ini, tambah Amrie, tim advokasi Kesultanan Banten akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri bagaimana tanah milik Kesultanan bisa dijadikan sertifikat.

“Intinya, Kami dari Dzurriyat Kesultanan Banten akan tetap mendukung penuh Pemprov Banten dalam melaksanakan revitlisasi di kawasan Keraton Kesultanan Banten, jangan mendengar pihak yang hanya bisa komentar tetapi tidak didasari dengan dasar hukum,” pungkasnya. (pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.