Empat Tahun, Laporan Kasus Terkatung-katung

  • Whatsapp
Ilustrasi penggelapan tanah
Ilustrasi

Perkara Dugaan Pemalsuan Surat, Penggelapan Hak dan Pengrusakan

MANADO,VIVABANTEN– Kasus dugaan Perkara Pemalsuan Surat dan Penggelapan Hak atas tanah 5 Ha dan Pengrusakan yang berlokasi di Jln. Kuwil Manggusta Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara mangkrak di Polda Sulawesi Utara. Kasus yang dilaporkan oleh seorang warga bernama Henny Angkouw pada 12 Desember 2014 silam tersebut hingga kini belum jelas perkembangannya.

Padahal terlapor Arnold Lumentut sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka, namun kasus ini tidak berjalan sampai selesai, terkatung-katung atau tidak diproses kelanjutannya secara hukum. Kurang lebih empat tahun sejak tahun 2014 hingga 2017 di Reskrimum Polda Sulawesi Utara, kata Ketua Tim Kuasa Hukum pelapor, Pieter Ell, SH. MH.

Menurut Pieter, kasus ini bermula saat Henny Angkouw melaporkan Arnold Lumentut ke Polda Sulut terkait kasus dugaan Pemalsuan Surat dan Penggelapan Hak atas tanah 5 Ha dan Pengrusakan yang berlokasi di Jln. Kuwil Manggusta Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara pada 12 Desember 2014.

Kemudian pada tanggal 21 Januari 2015 dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol.: SP.Lidik / 53 / I / 2015 / Dit. Reskrimum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut. Dan tanggal 9 Juni 2015 dilakukan Gelar Perkara di Ruang Rapat Dit. Reskrim Umum Polda Sulut, jelasnya.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2015 Polda Sulut mengeluarkan Surat Nomor : B/219/VI/2015/Dit Reskrimum, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), kepada pelapor Henny B Angkouw.

Kesimpulan dari Hasil Penyidikan dan Gelar Perkara tersebut yakni, perkara yang dimaksud dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selain itu, penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan jika diperlukan penyidik akan melakukan upaya paksa diantaranya pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledehan, ujar Pieter.

Dijelaskan Pieter, pada tanggal 13 April 2016, kliennya juga mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Manado. Keputusan praperadilan diantaranya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kemudian memerintahkan kepada Termohon untuk segera melanjutkan proses penanganan perkara tersebut dan menetapkan tersangkanya, serta melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan, segera setelah Putusan dalam Perkara ini diucapkan, tukasnya.

Berlarutnya perkara ini, kata Pieter, membuat Maxs Gahagho, SH & Rekan mengajukan laporan pengaduan ke Kompolnas pada 24 Mei 2014. Dan dalam surat tanggal 21 Juni 2016, Kompolnas mengeluarkan surat kepada Kapolda Sulut Up. Irwasda yang isinya untuk menindaklanjuti pengaduan saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama, bebernya.

Selain ke Kompolnas, menurut Pieter, Maxs Gahagho, SH & Rekan juga mengadukan ke Mabes Polri pada 30 Mei 2016. Selanjutnya, pada tanggal 06 September 2016, Law Office Djefry Jani Mentu, SH mengirimkan surat yang ditujukan kepada KAPOLRI di Mabes Polri Perihal Peromohonan Tindak Lanjut Permohonan.

Dan pada tanggal 15 September 2016, Mabes Polri mengeluarkan Surat nomor: B/4580/IX/2016/Itwasum, Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Surat Dumas Kepada Sdr. Maxs Gahagho, SH & Rekan di Manado yang isinya sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pengaduan yang telah dikirim kepada Kapolri telah ditindaklanjuti dengan Surat Kapolri Nomor: R/1433/VIII/2016/Itwasum tanggal 19 Agustus 2016 perihal permintaan klarifikasi Surat Pengaduan dari Maxs Gahagho, SH & Rekan kepada Kapolda Sulut u.p. Irwasda, apabila sudah ada jawaban maka pada kesempatan pertama akan kami sampaikan kepada saudara, pungkasnya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.