Gubernur Banten Tetapkan Darurat Bencana Sampai 9 Januari 2019

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Gubernur Banten, Wahidin Halim menetapkan tanggap darurat penanganan bencana Tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten mulai dari 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019.

Penetapan tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 tentang Penetapan Status tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Provinsi Banten.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik, Amal Herawan Budhi dalam siaran press mengatakan, Keputusan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 362/Kep.425/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.504-Huk/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Serang.

“Sebagaimana diketahui, tanggal 22 Desember 2018, wilayah pesisir Barat Provinsi Banten diterjang Tsunami Selat Sunda yang menerjang wilayah Kecamatan Anyer dan Cinangka di Kabupaten Serang serta Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cibaliung, dan Kecamatan Sumur di Kabupaten Pandeglang,” kata Amal.

Akibat bencana tersebut, terang Amal, sampai dengan 27 Desember 2018 pukul 19.07 data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menyebutkan sebanyak 306 orang meninggal dunia, 709 luka-luka, 46 orang hilang, 14.587 orang sekarang berada dalam pengungsian.

“Sementara untuk kerugian material mencapai 526 unit rumah, 33 roda empat, 42 roda dua, dan 14 hotel/vila, serta 60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu,” terangnya.

Amal menjelaskan, dalam hal ini,Pemerintah Provinsi Banten sudah melaksanakan respon cepat dalam penanganan bencana tersebut. Seluruhnya terkoordinasi dengan baik yang langsung dipimpin oleh Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten.

“Dua jam sejak terjadi bencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) langsung menurunkan alat-alat berat untuk menormalisasi berbagai akses jalan yang tertutup, sehingga distribusi dan penyaluran bantuan bisa lebih cepat,” jelasnya.

Bukan itu saja, sambung Amal, Posko Kesehatan yang ditempatkan di setiap Puskesmas yang dipersiapkan pula obat-obatan dan tim Medis serta dokter dari seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Prov Banten. Begitu pula dalam mempersiapkan berbagai sarana untuk tempat pengungsian dan Dapur Umum.

“Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat serta dibantu pihak TNI, BNBP, Kepolisian dan Tim Basarnas serta institusi lainnya menjadikan evakuasi korban bencana dan penanganan korban hingga pengungsi terkoordinasi dengan baik dari listrik yang pada awalnya mati telah dapat langsung dipulihkan,juga penyediaan sarana komunkasi,” tuturnya.

Amal menambahkan, dalam hal ini,Gubernur Banten menginstruksikan agar penanganan ini terus dilakukan oleh seluruh instansi dibawahnya hingga pasca bencana selanjutnya. Selain itu melalui informasi yang update dari BMKG tetap memonitor kondisi Gunung Krakatau.

“Gubernur Banten memberikan himbauan dan meminta kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di sepanjang pantai dan menjauhi minimal radius 1 (satu) kilometer dari pantai. Dan, kepada wisatawan untuk sementara tidak mengunjungi pantai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gubernur juga menghimbau, warga tidak panik dan tetap tenang. Namun, tetap waspada,” pungkasnya. (pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.