ICW Menilai Anggaran Kesehatan Rawan Dikorupsi

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran dana kesehatan di Banten rawan terjadi korupsi, karena sektor ini masuk dalam 5 sektor paling besar yang potensi di banding sektor lain dan ini menjadi sorotan khusus.

Dari hasil penegakan hukum oleh KPK, kepolisian dan kejaksaan, penegakan hukum banyak menangkap pejabat yang menempati dinas sampai oknum rumah sakit.

Bacaan Lainnya

Item objek yang paling rawan terjadinya korupsi terdapat di pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat, ada 11 kasus sektor kesehatan sepanjang 2010-2018. Total ada 24 tersangka dalam sektor ini dengan temuan kerugian Rp 112 miliar.

“Dua bagian ini paling rawan dikorupsi. Karena anggaran besar ada di situ,” kata aktivis ICW Ade Irawan dalam diksusi publik di salah satu rumah makan di Kota Serang, Kamis (22/11/2018).

Menurut Ade, alat kesehatan (Alkes) yang jadi bagian perangkat rumah sakit, jadi bagian paling besar penyerapan anggarannya, dan biasanya modus korupsi alat ini menggunakan substitusi. Artinya, membeli alat-alat lebih murah dengan mark up harga. Pengadaan obat.

“Hasil temuan ICW, ada rumah sakit yang membeli obat dengan harga murah karena memiliki waktu kadaluarsa yang singkat,pengadaan di sektor ini sulit diawasi, beda dengan mengawasi proyek infrastuktur. Pengadaan di kesehatan termasuk yang membingungkan dan sulit diawasi,” paparnya.

Ade mengatakan, sektor ini jadi yang paling tinggi potensi korupsinya. Temuan yang pengaturan mulai dari proses tender sampai penentuan pemenang sudah diatur sedemikian rupa. ICW khawatir praktek terebut masih terulang sampai sekarang.

Hampir sama dengan ICW, TI temuan dari aktivis Banten Bersih Gufroni pun mengatakan hal yang sama, ada 11 kasus sektor kesehatan sepanjang 2010-2018. Total ada 24 tersangka dalam sektor ini dengan temuan kerugian Rp 112 miliar.

“Korupsinya mulai dari pembangunan puskesmas, alkes, dana jasa pelayanan sampai pengadaan genset untuk rumah sakit,” singkatnya.

Sementara itu Inspektur Pembantu Wilayah III, Dicky Hardiana tidak membantah temuan di atas. Menurutnya, memang ada kelemahan dalam perencaanaan anggaran yang ada di Banten. Misalkan, pengadaan alat operasi, tidak menghitung soal kebutuhan listrik dan elemen pendukungnya sampai ketersediaan SDM dan operasional.

“Perencanaan juga kurang cermat dan tidak memahami pengetahuan dasar (alat),Tapi,saat ini,Inspektorat sudah bekerja sama dengan KPK untuk membenahi sektor ini mulai dari standar pengadaan dan SDM lingkungan Pemprov,” pungkasnya.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.