Izin Usaha Pariwisata Mandeg Di Pemprov Banten

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Perizinan Usaha Kepariwisataan (PUK) masih terhambat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, hal tersebut lantaran tak kunjung selesainya melakukan Fasilitasi atau kajian.

Padahal Raperda PUK telah dikirim ke Pemprov Banten semenjak tahun 2015, hingga kini tak kunjung selesai.

Muat Lebih

Salah satu yang membuat Keinginan Kota Serang untuk menjadikan sebuah Ibu Kota Banten yang tertib dari tempat hiburan malam masih terlalu jauh. Dikarenakan, dasar hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih mengandalkan Perda No 2 tahun 2010.

“Raperda PUK kan lagi di proses, dan di fasilitasi Biro Hukum Provinsi Banten. Raperdanya masih di sana, kita hanya dapat menunggu,” ujar Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah, Anggota Dewan Peewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Komisi I, Ruslan pada awak media, Selasa (16/07/2019).

Menurut Ruslan, dirinya mengaku untuk saat ini tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang berhak menanyakan langsung mengenai Raperda PUK adalah Walikota Serang, Syafrudin.

“Yang bisa menanyakan adalah Bapak Walikota, coba konfirm ke Bapak Walikota,” jelasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Walikota Serang, Syafrudin mengaku, segera akan menanyakan Perda PUK kepada Biro Hukum Pemkot Serang. Karena Raperda PUK ini sangatlah dinantikan oleh masyarakat Kota Serang.

“Tempat hiburan yang marak di Kota Serang harus bisa di atur, dan tidak semuannya berdiri sendiri. Padahal Raperda PUK sangatlah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Serang, supaya tempat hiburan bisa tertata  dengan rapih,” tandasnya.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.