Jaksa Hadirkan Saksi Ahli Pada Sidang Korupsi Genset RSUD Banten

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Guna mengurai peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan genset senilai Rp2,2 miliar di RSUD Banten, tahun anggaran 2015, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten kembali menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan di PN Tipikor Serang, Rabu (23/01/2019).

Kali ini, JPU menghadirkan Nosin, ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam kesaksiannya, Nosij mengatakan bahwa mekanisme penyusunan HPS dan peran PPK sebagai pejabat yang harus mempertanggungjawabkan atas adanya kesalahan dalam penyusunan HPS.

Bacaan Lainnya

“Sesuai Perpres 54 tahun 2010 mengatur dalam menyusun dan menetapkan HPS harus dilakukan oleh PPK, begitu ketentuannya meski dapat dibantu oleh tim pendukung,” ujar Nosin pada saat menyampaikan pendapatnya.

Menurut Nosin, dalam penyusunan HPS, yang bertanggungjawab terhadap hasil survey dan dan keilmuan dalam menentukan HPS menjadi kewenangan PPK. Karena HPS merupakan dasar untuk menentukan harga dan itu berdasarkan survey.

“Yang harus ditegaskan HPS tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan dasar menghitung kerugian negara, karena itu penyusunan HPS harus cermat,” jelasnya.

Dalam kasus pengadaan genset RSUD Banten sambung Nosin, tidak diberikan data penunjang dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran, hanya mendengar cerita dari penyidik kemudian dikombinasikan dengan keahlian keilmuan yang kuasai.

“Kalau BAP dan data lainnya tidak diberi, menganlisa dari keilmuan yang saya miliki setelah mendengar cerita dari penyidik mengenai kasus posisinya,” tukasnya.

Ketika didalami mengenai ahli yang tidak hadir kemudian berdasarkan hasil negosiasi pembelian dan CV. Megah Tekhnik dan memperoleh discount. Menurut Nosin boleh saja san itu sah-sah saja.

“Dibolehkan mendapat keuntungan dari discount, sedangkan ahli tekhnisi jika KAK tidak mengatur secara fisik harus hadir juga tidak melanggar,” urainya.

Dikatakan Nosin, pembuktian kualifikasi dokumen hanya membuktikan keaslian dokumen yang dimasukan dalam lelang. Sedangkan mengenai ahli merupakan dari satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan.

“Sepanjang KAK masuk dalam dokumen, dan kehadiran ahli dapat dihadirkan secara fisik juga tidak masalah, karena kualifikasi hanya melihat keaslian dokumennya saja,” pungkasnya.

Dadang Handayani, kuasa hukum Adit dan Endi usai sidang mengungkapkan, bahwa ketidakhadiran tekhnisi yang dipersoalkan Jaksa sudah terjawab. Jadi tuduhan adanya penyimpangan dengan tidak menghadirkan teknisi ahli dalam pembuktian dokumen terbantahkan, karena semua tidak diatur dalam KAK.

“Sudah terbantahkan karena ketidakhadiran ahli dalam pembuktian artinya tidak diatur dalam KAK, jadi sudah clear tu,” tegas Dadang.

Seperti diketahui sidang lanjutan pengadaan genset sebesar Rp 2,2 miliar menjerat Plt Direktur RSUD Banten, dr Sigit Wardaja, staf CPNS, Adit Hirda Restian dan pengusaha Endi Suhendi. Keterangan ahli LKPP tersebut menyelesaikan seluruh saksi yang dihadirkan jaksa.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.