Menjawab Tantangan Pelayanan Kesehatan Bidan Di Era JKN

  • Whatsapp

Oleh :

Marthia Ikhlasiah SST, MKM

Mahasiswa Program S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin,

Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang

 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdepan di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Bidan. Menurut ICM (International Confederation of Midwives) yang dikeluarkan pada Juni 2011, Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan (lulus) program pendidikan kebidanan yang diakui secara resmi oleh negaranya serta berdasarkan kompetensi praktik kebidanan dasar yang dikeluarkan ICM dan kerangka kerja dari standar global ICM untuk pendidikan kebidanan, telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk didaftarkan (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik kebidanan, dan menggunakan gelar/hak sebutan sebagai “bidan”, serta mampu menunjukkan kompetensinya di dalam praktik kebidanan.

Bacaan Lainnya

Dahulu definisi bidan hanyalah sebagai sebutan bagi orang yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan. Penyebutan “menolong perempuan” bukan berarti seorang bidan dapat dipersepsikan layaknya sebagai seorang pembantu. Penolong disini dapat diartikan sebagai orang yang memberikan pertolongan berupa layanan kesehatan yang memadai kepada Ibu yang sedang melahirkan atau persalinan. Persalinan yang sesungguhnya adalah menempatkan seorang Ibu sebagai pelaku utama sedangkan orang-orang yang disekitarnya berstatus sebagai penolong, termasuk di dalamnya adalah bidan.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan kedalam tenaga kebidanan, memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Di dalam keadaan tertentu yakni suatu kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan untuk dirujuk maka seorang bidan dapat memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian di luar kewenangannya dalam batas tertentu.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling depan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Mengacu pada Undang-undang No.36 Tahun 2014 pelayanan kebidanan yang dilakukan sampai dengan kuratif. Masyarakat secara sosial dan budaya mempercayai pelayanan kesehatan dilakukan oleh bidan.

Sampai kepada permasalahan pelayanan kesehatan kuratif. Tidak jarang bidan bertindak sekaligus sebagai dokter dalam melakukan sebuah pengobatan. Namun demikian diera JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) saat ini Pelayanan Kebidanan mengalami pergeseran .

Menurut data Profesi IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Provinsi Banten saat ini Anggota Bidan se-Provinsi Banten beranggotakan 6.006 orang Bidan. Dan Jumlah Bidan yang melakukan pelayanan mandiri sebagai BPM (Bidan Praktek Mandiri) sebanyak 182 Bidan.

Pelayanan kebidanan di masyarakat secara langsung mengalami perubahan dan pergeseran. Dengan adanya JKN atau lebih dikenal di masyarakat dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kecendrungan masyarakat untuk memilih tempat pelayanan kesehatan bukan lagi menjadikan bidan sebagai pelayanan kesehatan terdepan. Baik itu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan secara kuratif.

Sebagai contoh : pelayanan kebidanan untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Masa sebelum era JKN seorang ibu hamil memilih bidan sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sampai dengan persalinan. Dengan hadirnya JKN dimana pada program ini pemeriksaan kehamilan sampai dengan persalinan sudah di jaminkan dalam program tersebut dan dapat dilakukan di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) baik itu Klinik swasta yang bekerjasama dengan BPJS ataupun Puskesmas terdekat.

Program JKN pada tahun 2019 di targetkan oleh pemerintah semua warga Indonesia menjadi pesertanya. Sebelum Era JKN besaran biaya persalinan setiap bidan memiliki standarisasi menurut jenis kelas pelayanan yang disediakan. Besarannya kurang lebih sekitar Rp.800.000 sd Rp. 1.500.000.

Di era JKN saat ini persalinan dapat dilakukan oleh bidan yang menjadi jejaring Klinik atau FKTP yang bekerjasama dengan BPJS. Klien yang bersalin di Bidan jejaring atau bersalin di FKTP tidak perlu membayar lagi. Adapun dengan jejaring tersebut harus berdasarkan MoU yang dibuat antara Bidan dan Klinik. Besaran biaya persalinan yang dibayarkan oleh BPJS adalah sebesar Rp.700.000 untuk persalinan normal.

Untuk pemeriksaan kehamilan per kunjungan sebesarRp. 50.000. Klaim uang persalinan dan kehamilan akan dibayarkan oleh BPJS setelah dinyatakan lolos verifikasi dan akan dikirim melalui no rekening bidan. Maka jelas masyarakat akan lebih memiliki kecendrungan yang tinggi untuk memeriksakkan kehamilannya dan bersalin di FKTP.

Hal tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh profesi bidan. Bagaimana Pelayanan kebidanan saat ini dalam menyikapi era JKN?. Diperlukannya inovasi dalam pelayanan. Perubahan bentuk atau tambahan bentuk pelayanan. Salah satunya menekankan pada promosi kesehatan.

Beberapa inovasi yang bisa dilakukan dalam bentuk ketersediaan pelayanan konseling menyusui, konseling tumbuh kembang anak, konseling penyediaan MP-ASI, pelayanan prenatal yoga atau dengan nama lain senam hamil dan yang saat ini sedang diminati yaitu pelayanan baby spa (pijat bayi, renang bayi). Sudah menjadi rahasia umum bahwa sesuatu hal yang baru tentunya menimbulkan  rasa ingin tau atau mencoba.

Seperti salah satunya sudah dilakukan di Klinik Azzahra Sitanala Tangerang, Di Klinik tersebut sudah menyediakan pelayanan-pelayanan kesehatan terkini diatas. Pelayanan kesehatan tersebut cukup diminati oleh masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh ketersediaan pelayanan tersebut selain meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau. Kedua manfaat tersebut dapat meningkatkan kontak pelayanan dengan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan inovasi tersebut seorang bidan memerlukan pelatihan-pelatihan. Dimana setelah melakukan pelatihan-pelatihan bidan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan pelayanan yang akan disediakan. Pelatihan yang tersertifikasi baik itu secara nasional maupun internasional.

Pemerintah dan Profes iikut berperan serta dalam kesuksesan Bidan melakukan pelayanan-pelayanan tersebut diatas. Dengan pemberian izin pelayanan oleh pemerintah setempat dan Asuhan Profesi dalam memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk pelayanan-pelayanantersebut.

Seperti contoh untuk Bidan dapat melakukan kegiatan Konseling menyusui, Bidan tersebut dapat mengikuti Pelatihan Konseling Menyusui Modul 40 Jam WHO yang diadakan oleh Lembaga Perinasia. Pada pelatihan tersebut Bidan diberikan Pelatihan baik melalui teori atau tatap muka secara langsung dengan klien di rumahsakit.

Inovasi-inovasi pelayanan kebidanan tadi dapat menjadi penyerta dalam pelayanan utama. Maka dengan ketersediaan pelayanan terkini tadi, seorang bidan tetap dapat memberikan pelayan secara langsung kepada masyarakat. Dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang menentukan pilihan pelayanan pada Bidan. Semoga. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.