Pelit Informasi, Kecamatan Serpong Dilaporkan Ke KIP Banten

  • Whatsapp

KIP Banten : Sembunyikan Informasi Bisa Dipidana

SERANG, (vivabanten.com) – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten terima laporan terkait permohonan informasi mengenai ada atau tidaknya pelepasan hak atas tanah seluas 2,5 hektar di Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Bacaan Lainnya

Pengaduan tersebut dilakukan lantaran adanya ketidakterbukaan informasi dari pihak kecamatan terkait ada atau tidaknya pelepasan hak atas girik C91 persil 36 dan 41 tidak pernah di jawab.

“Ya kami diterima disini tadi dan sidangnya Alhamdulillah hasilnya baik. Saya melaporkan pihak kecamatan terkait ketidakterbukaan informasi yang dilakukan sebagai pejabat publik,” ujar Sutarman Wahyudi sebagai Pelapor dari anak pemilik tanah yang disenggetakan di dampingi Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Agus Muldya ketika ditemui di KIP Provinsi Banten usai laporan, Senin (11/03/2019).

Langkah ini dilakukan, Sambung Sutarman lantaran pihaknya telah melayangkan surat pertanyaan kepada Kecamatan Serpong terkait ada atau tidaknya akte jual beli atau pelepasan hak atas girik yang sekarang telah dikuasai pihak lain.

“Kita telah bersurat kepada Kecamatan Serpong itu tidak dijawab selama enam bulan, jadi kami kecewa dan kami juga telah memohon keberatan kepada Walikota Tangsel untuk menegur pihak kecamatan yang tidak merespon terkait surat tersebut,” ucapnya.

Sebenarnya kata Sutarman, pihaknya hanya ingin kejelasan informasi terkait ada atau tidaknya catatan jual beli terkait girik tanah miliknya pada pihak kecamatan.

“Kami sebenarnya hanya minta informasi saja dari pihak kecamatan, ada atau tidak pelepasan hak atau jual beli atas milik kami, ada atau tidak, kami tidak banyak-banyak, tapi ya tadi itu, pihak Kecamatan Serpong kekeuh saja enggan berikan informasi tersebut, yang akhirnya hari ini kita lakukan laporkan kesini,” jelasnya.

Sementara itu, penanggapi laporan tersebut, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, Hilman menjelaskan, sesuai dengan undang-undang nomer 14 tahun 2008, semua badan publik dari tingkat atas sampai tingkat bawah harus terbuka dan transparan terkait informasi yang dibutuhkan dan diminta oleh publik.

“Masyarakat hak-haknya terjamin, hak mendapatkan informasi hak manusia yang itu dijamin undang- undang 1945, apabila ada masyarakat siapapun juga yang ingin mendapatkan informasi pada badan publik, baik itu exekutif, yudikatif dan badan-badan lain ajukan saja permohon. Silahkan, bilamana haknya tidak terpenuhi, silahkan senggetakan ke komisi informasi publik sesuai peresedur yang berlaku yaitu perkis 01 tahun 2001,” jelasnya.

Hilman menambahkan, terkait permohonan informasi yang dilakukan kepada badan publik memang masih banyak yang belum memahami, padahal ketidakterbukaan badan publik terkait informasi juga ada pidananya bilamana tidak diberikan.

“Badan publik yang tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dan bilamana hal tersebut disenggetakan oleh pemohon terkait informasi yang dibutuhkan, namun tidak diberikan, kemudian telah diputuskan harus diberikan informasi itu kepada yang bersangkutan namun tetap tidak diberikan maka itu ada sanksi pidananya,” pungkasnya.(pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.