Pemerintah Teken Pernyataan Sikap Masyarakat Tolak PLTPB Geothermal

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Menindaklanjuti dari aksi jalan kaki yang dilakukan masyarakat Padarincang guna penyampaian penolakan terkait proyek Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Geothermal di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Kementrian ESDM Jakarta, akhirnya dilakukan pertemuan antara tokoh masyarakat, santri, unsur Muspika, TNI dan Polri,  Perwakilan dari Provinsi Banten, Kabupaten Serang, serta Kementrian ESDM Jakarta di Pondok Pesantren Umi, Padarincang Kabupaten Serang, Selasa (17/09/2019).

Muat Lebih

Masyarakat Padarincang yang telah menunggu sempat kecewa dengan hanya perwakilan dari Kemetrian ESDM yang hadir, yang semestinya Direktorarat Jendral (Dirjen) dari Kementrian ESDM yang datang untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat.

Dan lagi, acara yang semestinya digelar untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat, namun pada kenyataannya digelar sebagai acara sosialisasi terkait proyek geothermal yang jelas-jelas telah dilakukan penolakan oleh masyarakat.

“Acara tadi semestinya menjadi tampungan aspirasi dari masyarakat yang menolak adanya proyek geothermal, namun malah menjadi acara sosialisasi, makanya kami mendesak perwakilan dari Provinsi Banten dan ESDM untuk sama-sama mencabut SK WKP Cardera Rawadanau Banten itu, karena sumber dari segala sumber masalah geothermal di Padarincang ini yaitu Surat Keputusan (SK) Kementrian tahun 2009,” ujar tokoh pemuda Padarincang, Rendy Muhamad Yani.

Rendy menjelaskan, hasilnya mereka semua perwaklilan dari Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faridy dan Perwakilan dari Asda II, Asisten Administrasi Pembangunan Intansi Setda Kabupaten Serang, serta Perwakilan dari Kementrian ESDM Melalui Kasubditnya Budi Hardiyanto mau memandatangani untuk melanjutkan amanat perjuangan rakyat Padarincang kepada pemerintah pusat dan Presiden Republik Indonesia.

“Isinya kemarin itukan saling lempar melempar masalah perizinan, padahal kan semua tingkatan punya kewenangan, kabupaten punya provinsi punya dan kementrian ESDM punya. Tuntutannya pertama pada bupati agar tidak memberikan izin terkait proyek Geothermal,” ucapnya.

Rendy berharap, dari hasil pertemuan tersebut dapat menjadi pertimbangan khusus bagi pemangku kebijakan nantinya bahwa masyarakat tidak ingin negosiasi tapi, hanya ingin pemerintah mencabut izin proyek Geothermal di Padarincang.

“Apa yang dilakukan hari ini, mudah-mudahan menjadi pertimbangan khusus bagi pemangku kebijakan, bahwa rakyat akan terus selalu berjuang dan selalu melawan apabila ada upaya dari perusahaan untuk tetap melanjutkan proyek geothermal,” pungkansya. (pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.