Pemkab Tangerang Diminta Perhatikan Nasib Warga Kampung Baru Dadap

  • Whatsapp
Sejumlah tokoh masyarakat, ketua RT dan RW Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi saat rapat warga. (Foto : Jojo/vivabanten.com)
Sejumlah tokoh masyarakat, ketua RT dan RW Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi saat rapat warga. (Foto : Jojo/vivabanten.com)

 

>> Tolak Rusunawa Sebelum Ada Musyawarah Warga

Bacaan Lainnya

KOSAMBI, (vivabanten.com) – Mendengar akan segera dibangun sebuah rumah susun sewa (Rusunawa) oleh Pemkab Tangerang, warga Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang kembali geram.

Pasalnya, selama kurang lebih satu tahun pasca pembongkaran kawasan prostitusi di wilayahnya tidak ada lagi sosialisasi terkait rencana pembangunan rusunawa oleh Pemkab Tangerang ini. Warga Kampung Baru Dadap yang terdampak penataan Dadap Ceng In mengaku tidak alergi akan penataan wilayah. Hanya saja warga ingin lebih dilibatkan dalam setiap penataan wilayahnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Kampung Baru Dadap, Sujai kepada wartawan vivabanten.com Kamis, (03/08/2017) mengatakan, dirinya bersama warga lainnya tidak ada niat atau kemauan sama sekali untuk menghalang-halangi pembangunan atau penataan di wilayah Dadap.

“Selama inikan warga merasa tidak dilibatkan dalam hal penataan wilayah. Kurang sekali warga diajak bicara atau masukan terkait penataan wilayah,” ujar Sujai.

Menurut Sujai, program Pemkab Tangerang yang akan menata kawasan kumuh Dadap pasti didukung masyarakat. Salah satu yang didukung yakni pembongkaran rumah-rumah yang sebelumnya dijadikan lokasi prostitusi.

Untuk yang satu ini kata Sujai, warga malah membantu program pemerintah dengan membongkar rumah-rumah yang sebelumnya dijadikan café, yang disalah gunakan menjual bir atau menyajikan wanita cantik. Selain itu tentu warga akan terus mendukung program penataan lain yang tujuannya merapihkan wilayah.

“Kami sangat mendukung penertiban café-café yang dijadikan tempat prostitusi tersebut bahkan kita bantu bongkar secara swadaya,” ucapnya.

Ketika disinggung terkait rencana pembangunan Rusunawa sambung Sujai, rencana itu selama ini datangnya dari Pemkab Tangerang. Dan masyarakat taunya Rusunawa itu bukan diperuntukan bagi warga Kampung Baru Dadap yang terdampak penataan.

“Kami akan tetap menolak pembangunan Rusunawa, kalau akhirnya warga disini harus pindah dan meninggalkan rumah-rumah kami yang sudah ditempati puluhan tahun ini. Meski diakui lahan yang ditempati sebagai rumah kami status hukum tanahnya belum jelas,” tukasnya.

Sementara itu Ketua Kelompok Nelayan Dadap, Izul mengungkapkan, sebenarnya warga masih berpegang pada rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman. Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman ada sembilan point penting yang harus dilaksanakan.

Dari sembilan point yang dikeluarkan, point satu sampai enam adalah sama-sama harus dilaksanakan antara warga dan Pemkab Tangerang. Salah satu diantaranya adalah pemerintah harus merangkul masyarakat bila hendak membuat status hukum lahan yang ditinggali.

“Pada pelaksananya tidak demikian. Warga susah mendapatkan rekomendasi dari kelurahan untuk mengurus surat tanah ke BPN. Dan itu seharusnya BPN turun tangan,” tegasnya.

Ketua RW 02, H. Usman mengaku, beberapa kali dipainggil ke kantor kecamatan untuk diadakan rapat terkait warga. Hanya saja rapat yang dilakukan beberapa waktu terakhir tidak membicarakan masalah penataan ataupun pembangunan Rusunawa.

Yang ada kata Usman, malah rapat membicarakan mengenai bantuan dari Kementerian Sosial RI untuk warga Kampung Baru Dadap untuk penataan wilayah. Namun sampai sekarang rencana bantuan yang dijandikan pemerintah melalui Kodim setempat belum terealisasi.

“Warga sini inginnya penataan jalan lingkungan, infrastruktur, saluran air dan sarana penunjang fisik laiinya. Tapi kalau untuk suruh pindah kayanya masih tidak mau,” pungkasnya. (jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.