Pemkot Tangerang Bersama BPJamsostek Sosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BKM

  • Whatsapp
Dinas Perkimta Kota Tangerang bersama BPJamsostek Cikokol saat memberikan sosialisasi.

TANGERANG, (vivabanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek), menyosialisasikan Program Jaminan Sosial Sektor Jasa Kontruksi bagi para pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mengerjakan program bedah rumah.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang, Tatang Sutisna mengatakan, berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Perusahaan, Badan Usaha, Persekutuan, Pertokoan dan Proyek yang berdomisili di Kota Tangerang, untuk melindungi seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dengan mendaftarkan diri dan perkerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bacaan Lainnya

“Sektor jasa konstruksi memiliki risiko yang tinggi karena mereka terjun secara langsung di lapangan, pembangunan jalan, irigasi, konstruksi bangunan, mereka berisiko jauh lebih tinggi dari pekerja kantoran biasa. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi para pelaku usaha di sektor jasa konstruksi tersebut,” ujar Tatang Sutisna kepada wartawan, Selasa (04/05/2021).

Tatang mengatakan, para pekerja jasa konstruksi memiliki resiko tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Mereka juga manusia yang harus dilindungi dan dihargai.

“Walaupun kita membayarnya, tetapi kita bertanggung jawab untuk keselamatan mereka. Untuk itu, BPJamsostek hadir untuk melindungi kaum pekerja dengan syarat semua pekerja jasa konstruksi harus didaftarkan untuk mendapatkan jaminan JKK dan JKm,” katanya.

“Kita mencoba untuk mensosialisasikan peraturan walikota tersebut khususnya untuk tenaga kerja sektor jasa konstruksi, kenapa karena sektor jasa ini adalah tenaga kerja kita yang bekerja dengan risiko cukup tinggi,” ucapnya.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 Tahun 2017 ini tidak hanya mengatur regulasi di sektor jasa konstruksi saja, namun juga mempertegas daripada sanksi administratif yang sebelumnya sudah diatur dalam PP Nomor 86 tahun 2013 yang salah satunya adalah tidak mendapat layanan publik tertentu.

Bahkan, para pemilik usaha wajib melampirkan rekomendasi tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang saat mereka hendak  memperbaharui ijin usahanya, apabila mereka tidak terdaftar sebagai peserta otomatis perizinan juga tidak akan bisa diproses.

BPJS ketenagakerjaan membantu perusahaan kontraktor jika terjadi resiko kecelakaan kerja dan kematian sudah menjadi beban BPJS ketenagakerjaan di dalam sektor jasa konstruksi.

“Kami tidak melihat batasan waktu kerja di sektor jasa yang kerjanya malam juga, tetapi itu selama dia bekerja untuk proyek itu adalah perintah atasan, kita tetap berikan perlindungannya,” katanya.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para pengurus BKM selaku pelaksana kegiatan bedah rumah supaya mereka paham akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya di bidang jasa konstruksi. (ADV)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.