Pengusaha Terdampak Covid-19, Gubernur Banten Putuskan UMP Tidak Naik

  • Whatsapp

SERANG (vivabanten.com) – Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten 2021 sama dengan tahun sebelumnya yaitu diangka Rp2.460.994,54. Tidak adanya kenaikan standar upah terjadi lantaran pertimbangan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19.
Informasi yang dihimpun, kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.253-Huk/2020 tentang Penetapan UMP Banten Tahun 2021 yang ditandatangani pada 31 Oktober 2020.
Ada tiga poin pertimbangan gubernur sehingga mengeluarkan keputusan soal UMP tahun depan. Pertama, dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktivitas dan kemajuan persaahan.
Perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian penghasilan yang layak dengan memerhatikan kemampuan perusahaan. Selanjutnya mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup minimum.
Kedua, bahwa dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Diperlukan kebijakan upah minimum sebagai salah satu upaya dalam rangka pemulihan ekonomi di Banten. Ketiga, berdasarkan pertimbangan sebagai mana di atas perlu menetapkan keputusan gubernur tentang UMP Banten 2021.
Atas kondisi itu maka gubernur mengambil dua keputusan. Pertama, menetapkan UMP Banten 2021 sebesar Rp2.460.996,54. Kedua, besaran UMP Banten 2021 sebagaimana diktum kesatu merupakan besaran UMP 2020 yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Karna Wijaya membenarkan, UMP Banten 2021 tidak mengalami kenaikan. Besarannya di angka Rp2.460.994,54. Kebijakan itu juga sudah dituangkan dalam sebuah keputusan gubernur.
“Pertimbangannya tertulis dalam SK (surat keputusan) gubernur,” ujar Wijaya kepada wartawan, Minggu (01/11/2020).
Menurut Wijaya, dengan telah ditetapkannya UMP maka akan ditindajlanjuti dengan pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021. Pembahasannya sendiri akan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota.
“Setelah penetapan UMP, Depekab/Depeko (Dewan Pengupahan Kabupaten/kota) harus segera rapat (membahas UK 2021),” katanya.
Untuk waktu pembahasan, kata dia, masing-masing kabupaten/kota diharapkan sudah rampung melakukan pembahasan dan menyerahan rekomenasi hingga pertengahan November ini. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, UMK diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November.
“Biasanya rekom bupati/walikota disampaikan (ke gubernur) 7 hari sebelum 21 Novemver,” ungkapnya.
Disinggung apakah besaran UMK juga tidak akan mengalami kenaikan seperti UMP, Wijaya belum bisa memastikannya. Hal itu akan menjadi bahan pembahasan di Depekab dan Depeko di 8 kabupaten/kota.
“Belum bisa dipastikan,” tuturnya.
Wijaya menegaskan, agar kabupaten/kota agar bisa menyerahkan rekomendasi tepat waktu. Sebab, jika tidak maka secara otomatis besaran upah minimum akan disamakan dengan yang berlaku pada tahun sebelumnya. Hal itu juga diatur dalam Permenaker 15 Tahun 2018 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
“Dalam permenaker diatur demikian,” ujarnya.
Kepala Bidang Perizinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten, Edi Warman mengatakan, pihaknya dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten merekomendasikan agar UMP 2021 tidak mengalami kenaikan. Hal itu mengacu pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker).
“Kita mengikuti sesuai edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Kita tetap mengikuti regulasi,” katanya.
Seperti diketahui, sebelum penetapan UMP 2021 Menaker mengeluarkan surat edaran Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam surat tersebut terdapat poin jika UMP 2021 sama dengan tahun sebelumnya.
Edi mengungkapkan, keputusan itu juga didasari pada kondisi perusahaan di Banten. Tanpa pandemi Covid-19 pun banyak perusahaan yang merasa berat menerapkan UMK 2020.
“Kami-kami sebenarnya juga menerapkan upah minimum 2020 sudah ada yang berat. Kondisi situasi covid seperti ini, kita hanya memertahankan agar tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (SPSB) pada Dewan Pengupahan Provinsi Banten, Redy Darmana merasa keberatan UMP Banten 2021 disamakan dengan tahun sebelumnya.
Menurut Redy, ada perbedaan pendapat terkait surat edaran Menaker. Apindo menafsirkan jika penetapan upah minimum 2021 sama dengan tahun ini atau tidak mengalami kenaikan. Sementara pihaknya menafsirkan kata sama tersebut berarti penetapan upah minimum 2021 mekanismenya sama dengan di 2020.
“Penafsiran hukum dari kita pasti berbeda. Kalau kami penafsiran dengan poin 1 upah menyesuaikan dengan upah 2020 itu tetap naik sebesar 8,51 persen (prosentase kenaikan UMP 2020 dari 2019-red). Jadi rekomendasi yang tadi kita gulirkan ke gubernur dari pihak Apindo tidak ada kenaikan upah. Sementara kita dari SP/SB tetap naik untuk 8,51 persen,” katanya.
Redy membantah, apa yang diinginkan pihaknya sebagai sikap acuh terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda. Buruh hanya ingin penetapan upah minimum ini tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
“Jadi kalau Ibu Ida (Fauziah selaku Menaker) bahwa surat edaran melihat covid, kita tidak melihat itu. Memang harus kita pakai bahwa 5 tahun ini kita harus tinjau kehidupan layaknya harus ada survei dan sudah dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik),” ungkapnya.
Perjuangannya untuk kenaiakn upah minimum akan terus dilanjutkan pada penetapan UMK 2021.
“Nanti ada di tanggal 15 atau 20 November kita akan rapat UMK,” pungkasnya. (*/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.