PT SAS Sah Secara Aturan Kelola Parkiran AutoPart BSD

  • Whatsapp

perparkiran autoparts BSD

TANGSEL,(vivabanten.com) – Sempat ramai dipersoalkan atas menangnya PT. SAS mendapatkan persetujuan pemanfaatan tanah dan perizinan dari pemerintahan Kota Tangsel untuk mengelola perparkiran autoparts BSD.

Namun siapa sangka, bila perusahaan tersebut salah satu perusahaan yang berhasil mengikuti prosedural aturan pemerintahan kota melalui Dinas Perhubungan.

Ada beberapa point yang menurut Pemkot Tangsel, PT SAS adalah perusahaan jasa parkir sah secara illegal mengelolanya dikawasan AutoPart Sektor 1-7 BSD.

Pertama adalah menyatakan PT SAS sah mengelola berdasarkan aturan yang berlaku sesuai permemdagri no. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Kedua pengelolaan parkir sebagaimana keputusan sekretaris daerah no. 032/Kep-3441-BPKAD/2017 tentang persetujuan pemanfaatan tanah milik pemerintahan kota Tangerang Selatan  oleh PT SAS untuk sarana parkir tertanggal 9 Oktober 2017.

Ketiga adalah adanya perkumpulan pedagang BSD AutoPart telah mengikuti aturan pemerintah dalam pengelolaan parkir sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keempat adalah adanya kesepakatan yang diwakilkan pemkot tangsel dan warga serta perkumpulan pedagang AutoPart BSD menetapkan PT SAS sebagai pengelola parkir sebagaimana keputusan persetujuan agar PT SAS tetap melanjutkan Operasional/pengelolaan parkir dan semua point tersebut berdasarkan hasil pertemuan dan kesepakatan tertanggal 22 Januari 2018 diruang rapat dinas perhubungan kota Tangerang Selatan.

“Kami sudah ikuti aturan yang diminta oleh Pemkot Tangsel bahkan berita acara tersebut sah secara hukum adalah PT SAS yang berhak mengelola perparkiran di kawasan AutoPart Sektor 1-7BSD tersebut,” ujar Heru Manager PT. SAS kepada wartawan,¬† Senin (5/2/2018) dikantornya kawasan Ciputat.

Menurut Heru, terakhir surat keputusan no. 550/81-DPMTSP/2017 jika pihaknya adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintahan Kota Tangsel dan hal itu berkekuatan hukum yang sah.

“Lucu saja jika ramai-ramai ada kelompok yang menolak bahkan melakukan aksi demo menuntut bukan perusahaan kami yang diminta. Menurut kami tak masuk akal, kami tidak akan persoalkan namun jika sudah diluar batas apalagi melakukan pengrusakan tentunya hukum yang akan berbicara sesuai perundang- undangan yang berlaku di Indonesia,” ucapnya.

Intinya sambung Heru, pihaknya adalah perusahaan yang diminta sesuai prosedural sesuai aturan yang ada di Pemkot Tangsel. “Kami ini sangat patuh hukum dan aturan, jadi akan bertahan disini,” pungkasnya. (diaz/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.