Sinergi BPJS Kesehatan Tangerang Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan

  • Whatsapp

KOTA TANGERANG, (vivabanten.com) – BPJS Kesehatan Cabang Tangerang menerima kunjungan dari perwakilan Kementerian Keuangan). Kunjungan dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

“Hari ini kami menerima kunjungan langsung dari perwakilan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan monitoring evaluasi berupa survey tentang PMK Nomor 141 Tahun 2018. Survey akan dilaksanakan kepada dua rumah sakit yang bekerjasama dengan kami, satu rumah sakit swasta dan satu milik pemerintah. Rumah sakit yang ditunjuk adalah RSUD Kota Tangerang dan RS An-Nisa Tangerang. Kami berharap kegiatan ini lancar dan mampu memotret secara nyata penerapan aturan ini di lapangan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Tangerang, Yudhi Wahyu Cahyono.

Bacaan Lainnya

Yudhi mengatakan, dalam PMK tersebut telah diatur bagaimana badan penyelenggara seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja, PT. Taspen dan PT. Asabri saling berkoordinasi saat memberikan jaminan kesehatan kepada pesertanya. Menurutnya, jaminan kesehatan ini harus diberikan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang ada.

“Jika peserta mengalami kecelakaan kerja maka penjaminnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, jika ia adalah ASN maka penjaminnya adalah PT. Taspen. Apabila peserta mengalami kecelakaan lalu lintas, maka penjamin pertama adalah PT. Jasa Raharja kemudian jika plafon sudah habis maka penjaminan selanjutnya adalah BPJS Kesehatan. Hal-hal inilah yang diatur secara rinci dalam PMK,” tambah Yudhi.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Ayu mengungkapkan aturan ini dibuat agar kasus dan penjaminan peserta duduk sesuai dengan porsi dan ketentuan. Setiap jaminan peserta masuk ke dalam badan penyelenggara yang benar dan tidak saling tumpah tindih.

Melalui survey ini, ia berharap bisa mendengar langsung dari pihak rumah sakit sebagai garda terdepan dalam pelayanan peserta. Hasil dari survey diharapkan bisa menjadi masukan yang berarti bagi perbaikan ke depan, sehingga peserta terlayani dengan baik, administrasi penjaminan juga tertib.

“Kami meminta dukungan dari BPJS Kesehatan Tangerang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PMK nomor 141 Tahun 2018. Kami ingin mendudukan semua penjaminan sesuai dengan porsinya. Jika jaminan JKN-KIS maka masuk ke BPJS Kesehatan, apabila kecelakaan kerja masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga wajib untuk melaksanakan evaluasi paling tidak setahun sekali. Apa yang kami dapatkan hari ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk perbaikan ke depan,” tutup Ayu.(*/joe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.