Tahun Politik dan Degradasi Politik Kebangsaan

  • Whatsapp

KONTESTASI Pemilu di tengah musim politik di tengarai membawa musim pancaroba bagi politik kebangsaan di negeri ini. Musim pancaroba politik seakan tidak pernah sirna di dalam negara ini, Konflik politik cenderung terus di pelihara oleh beberapa kalangan sehingga menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan ditengah-tengah masyarakat. Dinamika seperti ini harus diwaspadai karena berpotensi menghadirkan beragam jenis penyakit terutama di saat imunitas politik kebangsaan kita melemah.

Fenomena terkini menunjukkan terjadinya gejala degradasi semangat kebangsaan, yaitu memburuknya kualitas politik kebangsaan akibat polarisasi dukungan politik yang menghadirkan kebencian antar pendukung. Kenangan ini terekam dalam negative campaign pada Pilkada DKI 2017. Massifnya pemberitaan di media sosial yang menyebarkan serta menularkan virus kebencian dari satu pihak ke pihak lain dan aksi provokasi kepada khalayak ramai merupakan indikasi lemahnya ikatan kebangsaan dalam kontestasi politik. Maraknya informasi yang bersumber dari rumor, gosip, fitnah, ujaran kebencian, dan hoax menghiasi saluran – saluran komunikasi warga, terutama dengan memasukan isu yang memiliki potensi tinggi dalam memecah belah bangsa bernama SARA.

Laporan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan (KBB) Indonesia Tahun 2017 yang dirilis Wahid Foundation, Rabu (8/8/2018), di Jakarta, menunjukkan adanya pergeseran pelanggaran KBB dari yang semula lebih banyak melalui kekerasan fisik kini berubah menjadi kekerasan verbal. Pergeseran ini tidak lepas dari dinamika dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sesuai denga data yang di berikan oleh Polri bahwa sebanyak 5.061 kasus cybercrime atau kejahatan siber ditangani Polri selama 2017. Angka itu naik 3% dibanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Tito mengatakan jumlah kasus cybercrime yang dapat diselesaikan Polri tahun ini sebanyak 1.368 kasus. Kasus yang bisa diselesaikan itu meningkat dari tahun 2016, yang berjumlah 1.119.

Sementara itu, Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus. penanganan 2.108 kasus hate speech itu selesai tahun ini. Adapun tindak pidana hate speech yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan, yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% disbanding pada 2016, kemudian, hate speech dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan hate speech dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus.

Perlu diwaspadai bahwa pola peneguhan (reinforcement) melalui rangsangan komunikasi bertahap yang dikelola dapat berpotensi menjadi semacam pengondisian instrumental untuk mebangun persepsi dan tindakan yang bersumber dari klaim-klaim kebenaran sepihak dan egosentrisme inilah yang melemahkan kohesi sosial warga.

Dalam komunikasi politik yang dijelaskan oleh Gun Gun Heryanto. Pola peneguhan degradasi politik kebangsaan terjadi melalui tiga skenario. Pertama, skenario ubiquity. Dalam bahasa latin ubique artinya di mana-mana, yang secara makna bisa dipahami sebagai upaya menghadirkan isu yang merusak kohesi sosial secara massif dan eksesif. Dalam konteks degradasi politik kebangsaan, cara kerjanya adalah dengan membanjiri berita, opini, perbincangan di media massa terutama televisi yang partisan dan media sosial secara provokatif untuk merusak kohesi sosial secara terus-menerus. Dengan kata lain, ia berusaha membangun kesan terbentuknya opini mayoritas. Contohnya seperti fenomena persekusi atau tindakan memburu secara liar orang lain yang dianggap melecehkan atau menodai pihak lain maupun ajaran agama tertentu di media sosial.

Kedua, skenario kumulasi, yaitu mengelola pertentangan kumulatif antarwarga sampai pada momentum tertentu agar tujuannya tercapai. Fenomena seperti ini bisa kita baca dari maraknya isu-isu yang merusak kohesi sosial meski pilkada DKI telah usai. Akan banyak potensi politisasi SARA dan politik identitas di pakai ulang di daerah-daerah lain dalam Pemilu. Terlebih di tahun 2019 ini ada beberapa daerah yang menjadi battle ground politik nasional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Puncak skenarionya sangat mungkin terjadi di 2019, sisi buruk dan gelapnya pertarungan Pilkada dan Pilpres yang mengeksploitasi isu SARA bisa jadi terus terjadi di masa depan.

Ketiga, konsensus, yaitu skenario bersepekat untuk bahu-membahu berkerja sama antara mereka yang punya kepentingan elektoral dengan mereka yang sudah lama teridentifikasi sebagai kelompok intoleran, pengusung konservatisme dan bahkan bisa saja mereka yang bermain mata dengan organisasi-organisasi yang tidak sepenuhnya bersepakat dengan pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika yang menjadi pilar politik kebangsaan.

Degradasi politik kebangsaan jika terus di abaikan akan melahirkan sebuah resesi demokrasi (democratic dcline). Meminjam istilah dari Alberto J.Olvera (2010), resesi ini dapat meyebebabkan elusive democracy, yakni keadaan yang ditandai dengan penurunan kualitas demokrasi sebagai konsekuensi dari melambatnya konsolidasi, baik soal pemantapan kapasitas institusi demokrasi maupun kematangan budaya politik.

Salah satu faktor penting dalam megatasi degradasi politik adalah dengan etos demokratik. Tidak cukup hanya dengan membangun sistem demokratik seperti birokrasi, hukum, maupun sistem penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada. Para politisi, kandidat, dan siapapun yang mempunyai kepentingan dalam pertarungan politik harus memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang tinggi untuk senantiasa merawat negara tercinta kita ini yang telah susah payah didirikan dan diperjuangkan secara susah payah oleh para pejuang republik ini. Secara faktual, Pancasila merupakan faktor pengikat yang bisa mempererat persatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila bisa menjadi tuntunan, panutan, dan nilai luhur yang sangat penting dalam memperkuat etos demokratik.

Narasi persuasi dalam kampanye, publisitas politik dan propaganda sudah ramai mewarnai ragam kanal-kanal warga. Persusasi tidaklah salah, hanya patut di ingat terus-menerus bahwa kampanye, propaganda, dan publisitas politik yang akan dilakukan oleh siapapun yang mejadi petarung dalam perebutan kekuasaan, harus memperhatikan tanggung jawab politiknya di kemudian hari. Jangan sampai narasi persuasi membakar secara sengaja negera ini, yang merupakan tempat berkumpulnya keberagaman dan menyebabkan retrogresi politik kebangsaan akibat nafsu kekuasaan yang mementingkan kelompok tertentu.

Hingga saat ini, demokrasi yang di praktikan di Indonesia belum berpihak pada rakyat secara maksimal. Berbagai fenomena politik yang telah terjadi menunjukkan masih dominannya politik kaum elite. Suara rakyat masih diposisikan sebagai nominal suara dalam pemilu yang di kapitalisasi untuk memenangkan partai politik maupun kandidat saat mereka berkontestasi dalam demokrasi elektoral yang sangat mahal.

Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi menjadi kebutuhan sangat mendesak. Konsolidasi demokrasi dipahami sebagai upaya merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, karena mereka yakin bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi mereka.

Para elite politik tidak ada salahnya untuk berebut kekuasaan politik, tetapi jangan sampai merusak tatanan konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun dan diupayakan oleh banyak pihak. Strategi untuk melegitimasi dirinya dan mendelegitimasi orang lain jangan sampai menjadi hal yang menghancurkan kebersamaan dan kerukunan warga. Media masa harus mampu memainkan perannya sebagai partisipan demokrasi melalui kerja dan tanggung jawab jurnalisnya. Warga pun harus bisa memperkuat kapasitas diri sekaligus memiliki sikap jelas untuk turut menjadi bagian dari gerbong politik berkeadaban.(*)

Rizky Juda Putra. H

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.