Walikota Arief Tunggu Juklak dan Juknis Pembubaran Honorer

  • Whatsapp
Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah.

TANGERANG, (vivabanten.com) – Ribuan pegawai honorer di lingkup Pemkot Tangerang terancam bubar. Hal ini menyusul pengimplementasian program dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), untuk peningkatakan kesejahteraan Aparat Sipil Negara (ASN).
Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah kepada wartawan mengatakan, pengurangan tenaga honorer ini mengacu pada kesepakatan Kemen PAN-RB bersama DPR RI, untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap, serta status kepegawaian lain dalam birokrasi.
“Ya kalau itu keputusan pemerintah, yang pasti tataran pelaksanaannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam membuat kebijakan,” ujar Arief Rabu (22/1/2020).
“Makanya kita mau lihat dulu Juklak dan Juknis seperti apa,” imbuhnya.
Arief menjelaskan, dirinya tidak menyebut secara spesifik jumlah honorer yang ada di kota bermotto Akhlaqul Karimah tersebut. Akan tetapi ia mengatakan, jumlah tenaga honorer di Kota Tangerang mencapai ribuan.
“Saya tidak hapal, yang pasti ribuan. Tukang sapu aja 1000 lebih, bisa sekitar 3000-an. Guru-guru paling banyak honorer,” terangnya.
Kesepakatan tersebut menurutnya tidak akan berdampak kerugian. Meski harus melihat dari kemampuan keuangan daerah, serta melihat seperti apa pengurangan tersebut.
“Makanya kita kan belum tahu konsepnya seperti apa, kan baru dilempar sosialisasinya. Bagaimana wacana nanti dan implementasinya kita pengen liat,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Tangerang, San Rodi alias Kucay mengatakan, pihaknya meminta kebijakan penghapusan pegawai honorer perlu dikaji ulang.
“Jadi, kami mendorong agar putusan itu dikaji ulang,” kata San Rodi kepada wartawan.
Menurut Kucay penghapusan pegawai honorer ini membingungkan. Sebab kata dia, yang dihapuskan hanya tenaga honorer dan bukan THL lantaran berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Tangerang kedua status kerja tersebut berbeda.
Sementara dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada istilah tenaga honorer, apalagi THL, di lingkungan pemerintahan. Hanya ada pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pertanyaannya, PPPK di Kota Tangerang belum ada sampai sekarang. Padahal kami sangat menanti,” katanya.
Kucay menambahkan, pegawai kategori guru honorer di Kota Tangerang lebih kurang berjumlah 2.500 orang. Sedangkan THL berjumlah 6.500 orang.
“Seharusnya kami menagih bahwa mereka berstatus PPPK. Bukan malah dihapus. Jadi jika dihapus tanpa solusi, ribuan orang nasibnya prihatin,” tukasnya.
Kucay menegaskan, terkait penghapusan tenaga honorer ini harus ada solusi yang bijak, sehingga tidak menambah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
“Kalau dihapus, harus ada solusi agar tidak menambah pengangguran di Indonesia demi menjaga marwah kedudukan sosial,” pungkasnya. (jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.