Warga Jurumudi Tuntut Keadilan Ganti Rugi Gusuran Tanah

  • Whatsapp

TANGERANG, (vivabanten.com) – Kembali warga di RT02, RW01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang menuntut keadilan pembebasan lahan pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara.

Menurut Edi Mulyadi salah seorang warga setempat mengatakan, pihaknya bersama warga lainnya minta kepada pemerintah untuk diajak berdiskusi. Sebab, dari tahun 2016 pihak pemerintah tidak pernah menemui.

“Kami semua sebetulnya tidak mengahalang-halangi pemerintah. Namun, kami tidak sama sekali diajak musyawarah,” ujar Edi kepada wartawan di lokasi, Selasa (11/06/2019).

Edi menjelaskan, dirinya bersama 27 kepala keluarga lainnya yang terkena pembebasan lahan mengaku masih ingin bertahan hingga antara pihak pemerintah dan warga setempat menemukan titik terang.

“Kami minta tolonglah diperhatikan, paling tidak kami bisa kebeli tanah atau rumah. Kami ditawarkan oleh pihak pemerintah satu meter tanah seharga Rp2,6 juta. Tolong lah manusiakan kami,” ucap lirih.

Edi menambahkan, tawaran untuk satu meter tanah seharga Rp6,5 juta. Sebab, dengan harga Rp2,6 juta dirinya mengaku tidak sama sekali mendapatkan apa-apa.

Edi berharap, agar pemerintah mengganti rugi yang layak dan dirinya meminta agar warga diberikan ruang untuk mengeluarkan aspirasi.

“Ya tolonglah untuk pemerintah kita minta ganti rugi yang layak bagi warga sekitar sini. Kita seakan diatur sedemikian rupa, sehingga kita tidak dapat berbicara,” imbuhnya.

Sementara itu, Nur Mawadi, kuasa hukum warga setempat menyatakan, pihaknya sudah menempuh jalur Pengadilan Negeri tingkat pertama sampai Kasasi. Namun, dikalahkan.

“Jalur Pengadilan Negeri dikalahkan karena dengan alasan peraturan Mahkamah Agung No 1, tahun 2016, 14 hari kerja keterlambatan. Lalu kita juga sudah ajukan kembali,” jelas Nur.

Nur menuturkan, pihaknya juga sudah melalui jalur Komnas HAM, Ombudsman dan DPR RI. Namun saat ini, pihaknya masih menunggu laporan selanjutnya.

“Hingga sampai saat ini, kita belum menerima respon positif. Dari Komnas HAM sudah menyurati termohon satu hingga lima, tapi belum ada jawaban juga.

Nur menambahkan, untuk langkah selanjutnya, pihaknya bakal melakukan hearing ke DPR RI. Kata dia, untuk mengadu kepada Komisi 4 DPR RI soal kasus ini.

“Sebenernya perkara ini sudah berjalan dari tahun 2013. Jadi ada yang janggal disini kenapa proyek rel kereta api lebih cepat daripada kasus pembebasan lahan Tol Kunciran-Bandara ini,” pungkasnya. (ceng/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.