Warga Tangsel Mencari Hak Informasi Hingga ke Sidang PTUN Serang

  • Whatsapp

SERANG, (vivabanten.com) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang kembali menggelar sidang lanjutan banding senggeta Informasi Publik yang diajukan oleh pihak Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan terhadap hasil keputusan Komisi Informasi Publik (KIP).

Sidang lanjutan tersebut, untuk memaparkan keberadaan girik C913 yang telah mendapat kepastian dari keputusan sidang Komisi Informasi Publik (KIP) Banten, bahwa tidak ada catatan Jual Beli atas girik tersebut di Kecamatan Serpong.

Bacaan Lainnya

Dalam sidang banding yang kedua kali ini, pemohon yang dalam hal ini Kecamatan Serpong yang diwakili Jaksa Pengadilan Negeri (JPN) Tangsel  sedianya memberikan bukti-bukti guna lakukan gugatan banding terhadap hasil keputusan dari Komusi Infirmasi Publik.

Sidang sempat dilakukan sekorsing selama 30 menit lantaran bukti hasil keputusan yang dilakukan banding oleh pemohon tidak lengkap lantaran tidak terdapat materai dan cap pos.

“Bukti-bukti ini kurang lengkap, tidak ada materai atau stemple posnya, ini harus ada. Kalau bisa dipenuhi sekarang, kita lakukan skorsing selama 30 nenit,” ujar Majelis Hakim Indra Kesuma Nusantara saat sidag berlangsung, Selasa (25/06/2019).

Menurut Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Supardi Kendi Budiarjo, sebenarnya sidang ini tidak terlalu penting, karena sesuai dengan keputusan Komisi Impormasi Publik (KIP).

“Yang di PTUN kan sekarang inikan hasil dari KIP itu sendiri, inikan jadi rancu, padahal undang-undang KIP itu sendiri dibuat pada tahun 2008 untuk Indonesia maju dan terbuka, supaya ada kejujuran, pemerintahnya jujur, rakyatnya jujur, jadi makmur semua, nah disinikan KIP sudah jujur,” katanya.

Supardi Juga mengatakan, ini adalah pekerjaan yang menguras masyarakat, jika masyarakat mengharapkan sebuah keadilan, maka ini semacam diputar putar, sehingga korbannya sampai kelelahan.

“Saya sebagai ketua sangat prihatinkan, dan sidang banding ini seharusnya tidak perlu, seharusnya pihak Kecamatan Serpong laksanakan saja keputusan dari KIP, karena keputusan sidang KIP itu juga mengikat,” ucapnya.

“Ini kan permasalahannya ada warga menanyakan, barang saya kemana ini, dan hasil dari putusan sidang KIP telah ada jelas, ko malah diputar puter. Jika PTUN memutuskan bahwa informasi untuk mengetahui sebuah girik sudah dijual atau belum kepada pihak kecamatan adalah tertutup, maka akan semakin banyak kasus perampasan maupun sengketa tanah,” tuturnya.

Sementara itu, Sutarman Wahyudi selaku anak dari Rusli Wahyudi merasa kecewa dengan pihak Kecamatan Serpong, lantaran sulitnya mendapatkan informasi sederhana yang diminta olehnya.

“Kami bertanya pada kelurahan dan kecamatan, girik saya sudah dijual belum sih, masa saya nanya remeh temeh begini saya harus berjuang, padahal hasil keputusan sudah terbuka di KIP, bahwa tidak ada jual beli, eh masih dibanding pula,” ujar Sutarman.

Dirinya berharap, semoga pengadilan PTUN ini dapat memutus keadilan dengan seadil-adilnya, terkait informasi yang telah terbuka ini sesuai dengan yang diharapkan.

“Semoga pengadilan dapat berlaku dengan adil sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga pihak kecamatan dapat memberikan informasi tertulis sesuai yang kita minta bahwa girik C913 persil 36 dan 41 tidak pernah terjadi jual beli maupun pelepasan hak, itu saja,” tandasnya.

Seperti diketahui Provinis Banten memutuskan atas laporan adanya ketidakterbukaan informasi dari pihak Kecamatan Serpong, tentang ada atau tidaknya pelepasan hak atas girik C91 persil 36 dan 41 yang tidak pernah di jawab.

Sutarman Wahyudi selaku anak dari pemilik tanah yang menjadi sengketa di Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Tangsel seluas 2,5 hektar dan dalam putusan tersebut, KIP Provinsi Banten menerima permohonan senggeta pemohon atas nama Sutarman Wahyudi, dan menyatakan pemohon berhak atas informasi yang diminta dalam hal ini Kecamatan Serpong sebagai termohon untuk memberikan informasi sesuai apa yang diminta oleh pemohon.

Pada sidang kedua banding di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang tersebut, dipimpin oleh Majelis Hakim Indra Kesuma Nusantara, SH, M. Ferry Irawan, SH, MH, dan Elfiany, SH, M.Kn. serta Panitera Pendamping (PP) Sopiah, SH. (pais/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.