Warga Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Dicopot

  • Whatsapp

>>Carut Marut PPDB Sistem Zonasi di Kota Tangerang

Bacaan Lainnya

TANGERANG, (vivabanten.com) – Ganti Kepala Dinas. Turunkan Abduh..!!. Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tidak dijalankan secara berkeadilan. Sistem zonasi PPDB 2018 tidak berkeadilan. Pak Kadis adalah akdis yang kreatif..!! Buat kebijakan untuk rakyat kecil.

Kata-kata itulah yang diusung para orang tua siswa yang putra-putrinya tidak bisa diterima pada PPDB, melalui spanduk dan poster yang mereka bentang didepan SMPN 23 saat melakukan unjuk rasa.

Warga Kelurahan Panunggangan Utara menggelar aksi unjuk rasa di halaman SMPN 23 Tangerang, Jalan Kiai Maja No 02, Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Senin (9/7).

Puluhan warga Kelurahan Panunggangan Utara yang didominasi berasal dari RW 04 itu merasa kesal lantaran tidak diterima dalam sistem zonasi PPDB online di sekolah negeri tersebut.

Mereka berunjuk rasa dengan cara berorasi dan membentangkan berbagai spanduk terkait pernyataan sikap kekesalannya.

Bahkan mereka menggoyahkan pagar sekolah dan menutup gerbangnya itu dengan lakban.

Menurut Ketua RT 05/04 Agus, para warga merasa kesal lantaran tempat tinggalnya sangat dekat dengan sekolah tersebut, tapi banyak calon peserta didik tidak diterima di sekolah tersebut.

“Rumah kita dekat sekali tapi anak-anak kita tidak ada yang diterima,” ujarnya.

Hasil pantauan di lapangan, SMPN 23 Tangerang berdiri di atas tanah RW 05 Kelurahan Panunggangan Utara, sedangkan para para pendemo berasal dari warga RW 04 Kelurahan Panunggangan Utara.

Menurut Agus, meskipun berbeda RW namun sekolah tersebut sangatlah dekat dengan RW 04 dibanding RW 05.

“Jarak RW 05 itu jauh, dibandingkan dengan RW 04. Kami merasa kesal toh rumah tinggal kami menempel dengan sekolah,” tambahnya.

Kordinator Aksi Andriyanto menambahkan, sebanyak 34 peserta PPDB online dari RW 04 tidak diterima satupun di sekolah yang diharapkan itu.

“Kami atas nama masyarakat merasa kecewa besar karena PPDB sangat berubah. Dulu RW setempat terakomodir dengan baik, tapi sekarang satupun warga tidak diterima,” katanya.

Bahkan, peserta aksi ibu-ibu tak dapat menahan air matanya. Mereka menangis dan berteriak histeris mengharapkan anak-anaknya bisa masuk di sekolah tersebut.

Senaga diungkapkan, warga RW 04 Panunggangan Utara, Samnah dirinya berteriak histeris. Samnah memarahi Kadindik di halaman sekolah. Bahkan, Samnah mencegah Kadindik saat hendak meninggalkan sekolah sekitar pukul 11.00 WIB.

“Pokoknya saya meminta mohon anak saya,  warga-warga sini bisa masuk di sekolah ini,” kata Samnah kepada Kadindik.

Samnah pun mengancam Kadindik. Menurutnya, seluruh murid yang berasal dari RW 04 harus diterima di SMPN 23 Tangerang.

“Kasihan RW di sini kagak dihargain sama sekali. Kalau kagak dapet awas nih sekolah nih lihatin saja,” ancam Samnah.

Kadindik yang dikerumuni para orang tua murid pun tak bergeming saat dimarahi Samnah. Ia hanya bisa diam tertegun. “Iya sabar Ibu, sabar,” imbuhnya.

Samnah kembali melakukan aksinya. Ia masih tidak terima. Pasalnya, warga lain yang tinggalnya jauh dari sekolah dapat diterima di sekolah, sedangkan dia tidak diterima.

“Hayo, maunya gimana ini, orang jauh-jauh yang bawa mobil diterima, saya yang rumahnya di belakang sekolahan sekali nih nempel kagak diterima,” tambah Samnah.

Selanjutnya, Kadindik pun masuk ke dalam ruangan sekolah untuk menggelar rapat pertemuan dengan para orangtua murid (mediasi). Sementara para orang tua menunggu di depan pagar sekolah untuk meminta kepastian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Abduh Surahman saat jumpa pers di sekolah tersebut mengatakan, bahwa lulusan SD tahun 2018 ini berjumlah 32 ribu, sementara yang diterima di SMP Negeri hanya 11 ribu. Dirinya berkila bahwa tidak mungkin semua diterima di sekolah negeri.

“Tahun lalu kami menggunakan sistem zonasi tingkat kelurahan, sehingga dari kelurahan lain diluar Kelurahan Panunggangan Utara tidak bisa masuk ke SMPN 23 ini karena sudah dipenuhi oleh warga sekitar,” ujar Abduh dihadapan perwakilan orang tua siswa.

Untuk itu menurut Abduh, pihaknya mempersempit sistem zonasi hanya tingkat RT dan RW, sehingga dari kelurahan lain di kecamatan yang sama dapat bersaing dalam pendaftaran sistem zonasi online.

“Kami terapkan ini sesuai dengan aturan Permendikbud, bahkan untuk memantau sistem ini, kami menggandeng KPK agar tidak ada pihak-pihak yang bermain dalam PPDB ini,” kata Abduh.(lutfi/jojo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.