Yusril akan Gugat UU Pemilu ke MK

  • Whatsapp
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Istimewa)

vivabanten – POLITIK – Aksi walk out beberapa wakil rakyat pada Jumat (21/07) dini hari sempat diwarnai suasana panas. UU Pemilu ini menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Bagi yang keberatan terhadap keputusan tersebut, dipersilakan melakukan perlawanan lewat jalur hukum.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra secepat akan mungkin– setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara– akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan,”Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya, lanjut Yusril, ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Apalagi pemilu serentak yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui masing-masing partai, jelas Yusril, dengan memahami dua pasal
UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin presidential treshold akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.