TANGSEL (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui dua langkah strategis, yakni peningkatan akreditasi lembaga PAUD dan penyediaan beasiswa pendidikan S1 bagi para guru PAUD.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Akreditasi PAUD yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel di Gerai UMKM, Serpong, Selasa (24/6/2025). Kegiatan ini diikuti ratusan perwakilan PAUD dari seluruh wilayah kota.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan bahwa akreditasi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu lembaga PAUD, baik negeri maupun swasta.
“Ke depan, kami ingin semua PAUD di Tangsel dapat terus meningkatkan kualitasnya, termasuk melalui proses akreditasi yang sesuai standar nasional,” ujar Pilar.
Selain akreditasi, Pemerintah Kota Tangsel juga menyediakan program beasiswa pendidikan S1 bagi guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang linear.
“Banyak guru PAUD yang belum S1 atau belum sesuai bidangnya. Maka kami fasilitasi bantuan beasiswa agar mereka bisa menempuh pendidikan S1,” tambah Pilar.
Program beasiswa ini akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Pemerintah menargetkan sebanyak 70 guru PAUD penerima beasiswa, masing-masing 10 orang dari setiap kecamatan yang ada di Tangsel.
“Selain itu, tahun ini juga direncanakan bantuan insentif bagi 4.500 guru, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, baik guru maupun kepala sekolah swasta,” ujar Pilar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa akreditasi menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa akreditasi tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga menyangkut kualitas dan mutu layanan pendidikan.
“Akreditasi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan telah memenuhi standar nasional, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga sistem pembelajaran,” jelas Deden.
Ia menambahkan, saat ini terdapat PAUD yang telah terakreditasi A, B, maupun C, dan ada pula yang belum terakreditasi. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap lembaga yang belum terakreditasi dapat segera mengikuti proses akreditasi.
“Kami dorong agar yang belum terakreditasi bisa segera terdaftar, dan yang sudah akreditasi C bisa meningkat ke B, begitu juga yang B ke A,” pungkas Deden.(fer/joe)
