KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ditandai melalui penandatanganan dalam Rapat Paripurna di ruang sidang DPRD Kota Tangerang, Selasa (15/7/2025).
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyatakan, perubahan ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah belanja daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan kota yang dinamis.
“Kesepakatan ini bukan sekadar angka, tetapi wujud komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik yang merata dan berdampak,” kata Sachrudin.
Dalam perubahan KUA-PPAS 2025, terdapat lima prioritas utama pembangunan daerah. Kelima fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM berbasis ilmu pengetahuan dan karakter, penguatan ekonomi lokal melalui digitalisasi UMKM, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, serta optimalisasi pelayanan publik yang berbasis teknologi dan pendekatan humanis.
Proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,425 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,071 triliun dan pendapatan transfer Rp2,354 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,874 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp448,68 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Wali kota menegaskan, belanja akan diarahkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar, penguatan pelayanan publik berbasis teknologi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Anggaran ini akan dijalankan oleh 40 perangkat daerah dengan semangat melayani, bukan dilayani. Kita ingin program-program ini benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Sachrudin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam pelaksanaan anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan kesepakatan ini sebagai pedoman dalam bekerja.
“Pelayanan yang berkualitas tidak mungkin dicapai sendirian. Butuh kolaborasi lintas sektor, fungsi, dan generasi,” ucapnya.
Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan tak hanya diukur dari capaian serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Sekarang saatnya bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan berorientasi pada pelayanan,” kata dia.(man/joe)
