KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang mulai mematangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan kebijakan sosial yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin membuka Workshop Penyusunan RPKD Kota Tangerang 2025–2029 di Ruang Akhlakul Karimah, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini melibatkan lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program dan memperkuat basis data kemiskinan.
Sachrudin menekankan, penyusunan RPKD tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu mengarahkan intervensi pemerintah secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Perencanaan penanggulangan kemiskinan harus dibangun di atas data yang akurat dan kerja lintas sektor. Tanpa itu, kebijakan yang disusun berisiko tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sachrudin.
Menurut dia, persoalan kemiskinan bersifat multidimensi sehingga memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan perlindungan sosial. Karena itu, program yang telah berjalan perlu dievaluasi dan diselaraskan agar saling memperkuat.
Sejumlah program intervensi yang selama ini dijalankan Pemkot Tangerang, seperti Beasiswa Tangerang Cerdas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan usaha mikro, serta program renovasi rumah tidak layak huni, dinilai perlu dikawal secara konsisten agar memberikan dampak jangka panjang.
Sachrudin menambahkan, tujuan utama penanggulangan kemiskinan bukan semata menurunkan angka statistik, tetapi membuka akses dan peluang agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri.
Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota Tangerang terus mengoptimalkan Program 3G Gampang Kerja, Gampang Sekolah, dan Gampang Sembako sebagai pendekatan pembangunan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
Melalui workshop ini, Pemkot Tangerang menargetkan terbangunnya kesepahaman antarperangkat daerah untuk menghadirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang adaptif, terukur, dan responsif terhadap dinamika sosial dalam lima tahun ke depan.
“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, upaya pengentasan kemiskinan dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat,” kata Sachrudin.(panji/joe)
