KAB. TANGERANG (VivaBanten.com) – Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan pengelolaan retribusi dan percepatan digitalisasi layanan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Kamis (12/3/2026).
Dalam sambutannya, Intan menekankan pentingnya pengelolaan retribusi daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan sistem WEB Register yang saat ini digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi daerah.
Menurut Intan, penyempurnaan sistem tersebut juga menjadi bagian dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga perlu menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
“Kita perlu menyepakati bersama arah pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang. Penyempurnaan sistem ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Intan.
Ia berharap melalui forum tersebut dapat dihasilkan kesepakatan mengenai pengembangan sistem WEB Register, baik melalui integrasi sistem yang lebih luas maupun penyesuaian dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, Intan juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah.
“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia berharap proses penetapan kebijakan terkait pemanfaatan KKI dapat segera diselesaikan sehingga implementasinya dapat berjalan optimal sejak awal tahun anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Intan juga menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur digital di Kabupaten Tangerang. Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan ekosistem digital.
“Digitalisasi tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi,” katanya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan, lanjut Intan, adalah memperluas akses internet di berbagai ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta fasilitas pelayanan masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Slamet Budhi Mulyanto menjelaskan bahwa kegiatan High Level Meeting merupakan salah satu indikator penilaian dalam program TP2DD.
Melalui forum tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat memberikan arahan kepada perangkat daerah untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
“Kegiatan ini menjadi salah satu indikator penilaian TP2DD. Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan daerah dapat memberikan arahan kepada OPD terkait pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat,” kata Slamet.
Ia menambahkan pertemuan tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi layanan, penyempurnaan aplikasi, serta koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperluas akses internet di ruang publik.
Menurut Slamet, upaya digitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran digital sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ke depan fokus kami bukan hanya mengejar status juara TP2DD, tetapi bagaimana masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem digital dalam pembayaran pajak dan retribusi,” ujarnya.(man/joe)
