KAB. TANGERANG (VivaBanten.com) – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meminta seluruh kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.
Permintaan itu disampaikan Maesyal Rasyid saat menghadiri rapat koordinasi Forkopimda jelang Ramadan di Gedung Serba Guna Puspemkab Tangerang, Selasa (10/2/2026).
“Saya minta para camat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, serta OPD terkait saling berkoordinasi untuk menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak dalam satu hari menjelang Ramadan,” kata Maesyal.
Ia menegaskan, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang bulan puasa.
Selain GPM, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga akan segera membahas penerbitan surat edaran (SE) bersama Majelis Ulama Indonesia guna menjaga kesucian dan ketenangan selama Ramadan. Pembahasan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
“Besok bersama MUI akan kita bahas surat edaran untuk menjaga kesucian dan ketenangan selama Ramadan. Kita juga ingin agar substansinya seragam dengan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan,” ujarnya.
Menurut Maesyal, surat edaran tersebut akan memuat sejumlah ketentuan, antara lain penutupan sementara tempat hiburan malam, pembatasan jam operasional rumah makan dan restoran, serta imbauan lain demi menciptakan suasana kondusif selama Ramadan.
“Surat edaran ini rencananya mulai diberlakukan paling lambat satu hari sebelum Ramadan hingga dua atau tiga hari setelah Idulfitri,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan GPM. Ia juga meminta OPD terkait memastikan keakuratan data harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Kita ingin GPM benar-benar tepat sasaran. Data fluktuasi harga dan ketersediaan komoditas harus dipantau secara akurat agar langkah antisipasi bisa dilakukan sejak dini,” ujar Intan.
Ia menambahkan, penegakan aturan selama Ramadan juga harus dilakukan secara tegas, baik terkait pelanggaran harga maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah masyarakat.
“Jangan hanya formalitas. Jika ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” katanya.
Selain isu pangan dan ketertiban, rapat koordinasi tersebut juga membahas kewaspadaan terhadap potensi bencana, mengingat masih berlangsungnya musim hujan serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama Ramadan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.(man/joe)
