KAB. TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi dalam rangkaian Sustainable Aglo-City Summit 2026 yang digelar di BSD City, Rabu (29/4/2026). Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat integrasi wilayah dan peningkatan layanan publik di kawasan aglomerasi.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan, kolaborasi antarwilayah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang semakin kompleks.
“Kabupaten Tangerang siap menjalankan peran strategis ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola wilayah yang sudah saling terhubung secara ekonomi dan sosial,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama dalam forum tersebut adalah penguatan integrasi transportasi dan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang.
“Integrasi transportasi, khususnya MRT Jakarta–Tangerang, menjadi kebutuhan mendesak agar mobilitas masyarakat lebih efisien, aman, dan terintegrasi,” katanya.
Selain transportasi, isu lingkungan juga menjadi perhatian, terutama rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Jatiwaringin yang membutuhkan dukungan lintas wilayah.
“Kami merancang integrasi mulai dari akses jalan hingga teknologi pengolahan, sehingga sampah bisa memberikan nilai tambah berupa energi listrik,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, Pemkab Tangerang juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui sinkronisasi program pembangunan berbasis desa.
“Aglomerasi tidak boleh hanya dinikmati industri besar. Petani dan pelaku UMKM harus tetap menjadi bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menilai forum ini penting untuk merespons dinamika pembangunan wilayah yang semakin kompleks sebagai bagian dari kawasan Jabodetabekpunjur.
Menurutnya, pertumbuhan wilayah yang pesat membawa tantangan seperti pengelolaan sampah, konektivitas transportasi, hingga ketahanan pangan.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif, sehingga lahir solusi yang terintegrasi dan implementatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil diskusi diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa konsep aglomerasi memiliki potensi besar selama tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit.
“Fokus pada isu sektoral, petakan masalahnya, lalu langsung eksekusi. Pemerintah pusat siap menjadi jembatan dalam dukungan kebijakan dan pendanaan,” katanya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, kawasan aglomerasi Tangerang dan sekitarnya diharapkan mampu menjadi model pengembangan wilayah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, juga digelar deklarasi aglomerasi yang ditandai dengan permainan angklung bersama perwakilan daerah di kawasan Jabodetabekpunjur.(man/joe)
