KOTA TANGERANG (Vivabanten.com) – Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan tiga isu strategis yang dinilai membutuhkan dukungan lebih kuat dari Pemerintah Pusat, yakni penguatan kapasitas fiskal daerah, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta percepatan transformasi pemerintahan berbasis digital.
Aspirasi tersebut disampaikan saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Reboan) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Tangerang, Rabu (5/8/2026).
Menurut Sachrudin, pembangunan daerah akan berjalan lebih optimal apabila didukung kebijakan, regulasi, pendanaan, dan teknologi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami berharap ada penguatan dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital,” ujar Sachrudin.
Ia menjelaskan, kemandirian fiskal daerah harus diiringi dengan dukungan pemerintah pusat melalui berbagai skema pendanaan, seperti Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, peningkatan pembinaan, serta integrasi sistem informasi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam forum tersebut, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian Pemerintah Kota Tangerang, khususnya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai mampu menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Kota Tangerang sebagai daerah penyangga ibu kota memiliki banyak program prioritas dan capaian yang baik, termasuk dalam implementasi SPBE. Hal ini patut terus dikembangkan dan dapat menjadi role model bagi daerah lain,” ujar Imelda.
Forum Reboan yang rutin diselenggarakan setiap Rabu menjadi wadah dialog antara Kementerian Dalam Negeri dengan para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Melalui forum tersebut, berbagai aspirasi dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dihimpun untuk ditindaklanjuti oleh kementerian maupun lembaga terkait sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan otonomi daerah.(man/joe)
