KOTA TANGERANG (Vivabanten.com) – Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono meminta camat dan lurah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayahnya.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kewilayahan Bulanan Pemerintah Kota Tangerang di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (7/9/2026).
Sachrudin mengatakan, jajaran pemerintah daerah tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk mengambil tindakan. Sejumlah potensi yang perlu diantisipasi antara lain sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, musim kemarau, kekeringan, dan dampak perubahan iklim.
“Tolong terus disampaikan kepada masyarakat agar tidak panik, menggunakan masker, dan tidak melakukan kegiatan di ruang terbuka, kecuali mendesak dan penting. Termasuk kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi murid sekolah,” ujar Sachrudin.
Ia juga meminta jajarannya mengantisipasi kemungkinan kekeringan yang dapat memengaruhi ketersediaan air jika musim kemarau berlangsung hingga awal tahun depan.
Sachrudin meminta perangkat daerah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) untuk mengantisipasi kondisi debit Kali Cisadane dan menyiapkan solusi jangka panjang.
“Kalau benar terjadi kemarau ini hingga awal tahun depan dan Kali Cisadane jadi kering, maka perlu kita antisipasi. Lakukan koordinasi dengan BBWS Cilicis guna solusi jangka panjang, seperti normalisasi,” katanya.
Sementara itu, Maryono meminta camat dan lurah tidak ragu mengambil tindakan terhadap persoalan di wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana maupun mengganggu ketertiban.
Ia mencontohkan kebakaran timbunan sampah dari tempat pembuangan sampah (TPS) liar sebagai persoalan yang harus dicegah sejak awal.
“Kejadian terbakarnya timbunan sampah dari TPS liar harusnya menjadikan kita tidak ragu bertindak tegas sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jangan takut, apalagi merasa tidak enak berhadapan dengan oknum,” ujar Maryono.
Menurut Maryono, aparatur wilayah perlu mengedepankan dialog dan koordinasi, tetapi tetap tegas dalam menangani persoalan yang berisiko terhadap masyarakat.
“Yang kita jaga bukan hanya ketertiban, tetapi keselamatan masyarakat,” katanya.
Rapat Evaluasi Kewilayahan Bulanan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi program, memetakan persoalan, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat di lapangan. Laporan masyarakat melalui aplikasi LAKSA, media sosial, dan isu aktual turut menjadi bahan pembahasan.
Rapat juga diisi pendampingan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten serta Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.(ADV)
