Pemkab Tangerang Gelar Refleksi Tahun Pertama Penanggulangan Stunting

Pemkab Tangerang Gelar Refleksi Tahun Pertama Penanggulangan Stunting

KAB. TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kabupaten Tangerang mengadakan kegiatan Refleksi Setahun Penanganan Kasus Stunting bersama perangkat daerah dan Tim Gebrak Tegas (Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Cegah Stunting). Acara tersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Tangerang pada Jumat (15/11/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony, mengungkapkan bahwa pengentasan stunting merupakan prioritas utama dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan SDM berkualitas yang berdampak langsung pada pengurangan angka pengangguran.

Bacaan Lainnya

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya penanganan stunting yang telah dilakukan selama setahun. Untuk mengatasi masalah ini, kami membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan sektor terkait agar lebih efektif,” kata Andi Ony.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menjelaskan bahwa program Gebrak Tegas telah dilaksanakan di 29 kecamatan untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

“Saat ini, angka stunting di Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada Juni, angka stunting tercatat 7,7 persen, namun sekarang sudah turun menjadi 6,9 persen. Ini merupakan pencapaian yang baik, dan kami akan terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program ini,” ujar Hendra.

Meski demikian, Hendra mengakui bahwa kendala utama dalam implementasi Gebrak Tegas adalah kurangnya koordinasi antar tim dan kurang optimalnya pemantauan serta pengendalian berjenjang. Untuk itu, ia berencana untuk memperbaiki koordinasi dan mengembangkan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.

“Kedepannya, kami akan memperkuat integrasi data dan memastikan bahwa intervensi dilakukan secara up-to-date dan melibatkan semua tingkat pemerintahan, mulai dari OPD, kecamatan, hingga desa,” tambah Hendra.(man/joe)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *