SERANG (VivaBanten.com) – Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengajak Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Kabupaten Serang untuk melakukan pemetaan wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau layanan kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di 29 kecamatan.
Ajakan tersebut disampaikan Wabup Najib usai menerima audiensi pengurus Asklin Kabupaten Serang di Aula KH. Syam’un, Rabu (16/7/2025).
“Saya mewakili Ibu Bupati menerima audiensi dari Asklin Kabupaten Serang. Saat ini baru ada 110 klinik di seluruh wilayah, dan sekitar 85 di antaranya tergabung sebagai anggota Asklin,” kata Najib.
Dalam pertemuan tersebut, Asklin menyampaikan sejumlah komitmen, salah satunya adalah mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat, serta memperkuat sinergi dengan puskesmas dalam penyuluhan dan edukasi kesehatan di tingkat kecamatan.
“Asklin berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke pelosok, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk rumah sakit dan dunia usaha. Ini untuk memastikan masyarakat Kabupaten Serang hidup sehat dan bahagia,” lanjut Najib.
Ia juga menegaskan, Pemkab Serang akan memberikan kemudahan perizinan, termasuk dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bagi klinik yang akan dibangun di wilayah yang masih membutuhkan layanan kesehatan.
“Pemerintah daerah hadir memberikan dukungan nyata agar layanan kesehatan di klinik dapat menjangkau lebih banyak warga,” tuturnya.
Najib menambahkan, Pemkab Serang dan Dinas Kesehatan juga mulai bersinergi dengan Asklin dalam pelatihan tenaga kesehatan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinkes. Tujuannya, meningkatkan indeks harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Asklin Kabupaten Serang, drg. Warih Anjari, berharap dukungan penuh dari Pemkab Serang terhadap visi dan misi Asklin. Ia juga menyampaikan bahwa klinik yang tergabung diharapkan menjalin kerja sama formal dengan puskesmas setempat.
“Dengan adanya MoU antara klinik dan puskesmas, program-program kesehatan dari pusat maupun daerah bisa disinergikan. Kami juga mendorong klinik yang belum bergabung untuk segera bergabung agar mendapatkan informasi dan regulasi terbaru,” ujar Warih.(rif/joe)
