KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui efisiensi anggaran, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, saat membacakan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (31/7/2025).
Maryono menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan seluruh fraksi DPRD. Ia menilai pandangan legislatif menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan di Kota Tangerang. Ia menyebutkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif akan menghasilkan kebijakan yang aspiratif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemkot Tangerang, kata Maryono, terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan publik, termasuk sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online. Transformasi digital ini diharapkan mempermudah masyarakat dan memperkuat sistem pelayanan yang transparan dan efisien.
Pada sektor pendidikan, Pemkot memastikan tidak ada pungutan biaya masuk bagi siswa SD dan SMP negeri, serta sekolah swasta yang masuk program sekolah gratis. Insentif bagi guru swasta tetap diberikan sesuai kemampuan anggaran. Selain itu, fasilitas belajar seperti mebel, alat bantu belajar, dan sarana PAUD juga terus ditingkatkan.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkot melakukan pengalihan sebagian peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Langkah ini dinilai tidak mengurangi layanan kesehatan dan mampu menghemat anggaran hingga Rp17,4 miliar.
Pemkot juga menjelaskan penyebab turunnya PAD di beberapa sektor, salah satunya dari retribusi sampah. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya subjek retribusi akibat usaha yang tutup, keterbatasan armada pengangkut, serta kondisi TPA yang sudah penuh. Untuk mengatasi hal itu, Pemkot mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada baru, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, serta pengadaan mesin pengolah sampah menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF) yang akan direalisasikan tahun depan.
Di sektor ekonomi, Pemkot terus memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pendampingan legalitas, peningkatan kapasitas SDM, serta akses permodalan. Tahun ini, plafon pinjaman tanpa bunga melalui program Tangerang Emas ditingkatkan dari Rp2 juta menjadi Rp5 juta per pelaku usaha.
Upaya penanggulangan stunting juga menjadi perhatian. Pemkot menjalankan edukasi gizi remaja, pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita melalui Posyandu, serta pemberian makanan tambahan di 104 kelurahan. Seluruh program dipantau melalui sistem digital Laksa Gurih Anget.
Maryono menambahkan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, termasuk penanggulangan banjir melalui pembangunan tandon dan pompa, pelebaran jalan, serta perbaikan jalan lingkungan. Pengawasan proyek strategis dilakukan secara ketat dengan melibatkan Kejaksaan dan Inspektorat, serta menggunakan sistem pelaporan digital.
“Seluruh perubahan APBD tahun 2025 dirancang untuk menjaga kualitas pelayanan dasar, mendukung pemulihan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan pengurangan, tetapi fondasi pembangunan yang lebih efisien dan berpihak pada rakyat,” ujar Maryono.(man/joe)
