KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Komisi II DPRD Kota Tangerang meminta BPJS Kesehatan untuk memperkuat kemudahan layanan kepada masyarakat, terutama dalam proses administrasi, akses fasilitas kesehatan, dan sosialisasi manfaat jaminan kesehatan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD, Kemal Fasya, sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat terkait pelayanan BPJS yang dinilai masih menyulitkan, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah.
“BPJS seharusnya menjadi solusi kesehatan, bukan menambah beban. Mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran, hingga layanan di rumah sakit, semuanya perlu disederhanakan dan dijalankan secara setara,” ucap Kemal, Kamis (26/6/2025).
Kemal menegaskan, pelayanan kepada peserta BPJS tidak boleh dibedakan dengan pasien umum. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa perlakuan diskriminatif.
“Masih ada perlakuan berbeda antara pasien umum dan peserta BPJS. Hal seperti ini harus segera diperbaiki,” lanjutnya.
Selain soal layanan, Komisi II juga menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan yang merata kepada masyarakat mengenai tata cara dan manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurut Kemal, keterbatasan informasi membuat banyak warga belum memanfaatkan program ini secara maksimal.
“Pemerintah dan BPJS harus lebih proaktif menyampaikan informasi ke masyarakat, tidak hanya menunggu warga mencari tahu sendiri,” jelasnya.
Adapun mengenai tunggakan iuran, Komisi II berharap BPJS dapat menyusun kebijakan yang lebih berpihak, terutama bagi peserta yang benar-benar tidak mampu membayar tepat waktu, agar tetap dapat memperoleh pelayanan dasar.
“Perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi. Kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh tertunda hanya karena urusan administratif,” tegas Kemal.
Komisi II memastikan akan terus mengawasi dan mendorong peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan di Kota Tangerang agar program ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
“BPJS Kesehatan perlu menjadi tulang punggung dalam memperkuat layanan publik di bidang kesehatan yang merata dan inklusif,” pungkasnya.(ADV)
