KOTA TANGERANG (Vivabanten.com) – Komisi II DPR RI mengapresiasi sejumlah upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) berbasis meritokrasi hingga pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan digitalisasi pengaduan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI untuk mengevaluasi pengawasan pelayanan publik daerah pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Sachrudin di Ruang Rapat Akhlakul Karimah. Evaluasi tersebut mencakup empat aspek, yakni standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.
Dalam pertemuan tersebut, Aria Bima menilai pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis meritokrasi dan pengembangan kompetensi ASN di Kota Tangerang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Menurut dia, peningkatan kemampuan aparatur, baik dari sisi keterampilan teknis maupun nonteknis, menjadi salah satu fondasi penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan.
“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ungkap Aria.
Selain pengelolaan ASN, Aria juga menyoroti sinergi Pemkot Tangerang dengan sejumlah instansi vertikal, seperti ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai dapat mengurangi ego sektoral sekaligus mempercepat penyelesaian kebutuhan pelayanan masyarakat.
Pengembangan Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi juga menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Begitu pula dengan digitalisasi pengaduan masyarakat yang memungkinkan laporan warga ditangani secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa Pemkot Tangerang berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sachrudin mengatakan, keberhasilan pelayanan pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah inovasi yang dihasilkan, tetapi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemkot Tangerang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.(man/joe)
