KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang menggelar rapat evaluasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 bersama sejumlah organisasi media, Jumat, 24 Januari 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Neglasari ini dihadiri oleh sembilan organisasi media, di antaranya Pokja WHTR, Forwat, FKWT, SMSI, JMSI, JTR, KJK, BMC, dan MCI.
Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah, menekankan bahwa keterlibatan media dalam evaluasi ini memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial. Dengan adanya masukan dari media, KPU dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan penyelenggaraan pilkada ke depan.
“Media memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pilkada yang aman, nyaman, dan damai. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi saran dan masukan dari teman-teman media sebagai bahan evaluasi untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Qori juga menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dan berharap evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan.
Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Harian Tangerang Raya (WHTR), Mus Mulyadi, menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Kota Tangerang. Menurutnya, angka partisipasi hanya mencapai sekitar 50 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 yang berkisar di angka 80 persen.
“Meski secara hukum rendahnya partisipasi tidak mempengaruhi keabsahan pilkada, angka ini mencerminkan masih kurangnya kualitas demokrasi. Ke depan, perlu ada kebijakan promotif yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam pilkada,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Qori Ayatullah mengakui bahwa angka partisipasi pemilih di Kota Tangerang tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten, meskipun masih lebih baik dibandingkan Kota Tangerang Selatan.
“Fenomena rendahnya partisipasi pemilih juga terjadi di Pilkada Jakarta. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar di masa mendatang bisa melakukan perbaikan,” ungkapnya.
Qori juga mengusulkan agar jadwal penyelenggaraan pemilu dipertimbangkan kembali. Menurutnya, pemilu legislatif sebaiknya dipisahkan dari pemilihan presiden dan pilkada untuk mendorong tingkat partisipasi yang lebih baik.
“Mungkin akan lebih efektif jika pilpres digabung dengan pilkada, sementara pileg dilaksanakan secara terpisah. Dengan begitu, angka partisipasi pemilih berpotensi meningkat,” pungkasnya.(man/joe)
