KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan setara dengan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tangerang. Dari saat ini yang baru mencapai 12 persen, Pemkot menargetkan keterlibatan perempuan di parlemen daerah bisa menyentuh angka ideal 30 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, dalam forum politik yang dihadiri 125 peserta dari 18 partai politik, baik dari dalam maupun luar parlemen di Ruang Al-Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (24/6/2025).
“Jumlah perempuan di DPRD kita masih minim. Dari 50 kursi yang ada, baru enam yang diisi oleh perempuan. Artinya, untuk mencapai target 30 persen, kita masih perlu sembilan kursi lagi,” ungkap Maryono.
Menurut dia, keterwakilan perempuan bukan sekadar soal memenuhi angka atau kuota semata. Lebih dari itu, ini merupakan tolok ukur kualitas demokrasi dan keadilan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“Kuota 30 persen bukan sekadar simbolik. Kita bicara soal ruang untuk suara perempuan, sudut pandang yang berbeda dalam menyusun kebijakan, dan kepemimpinan yang memberi warna dalam pembangunan,” tambahnya.
Maryono menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang bersama Wali Kota Sachrudin terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan, termasuk dengan membangun iklim politik yang kondusif dan inklusif.
“Seluruh perangkat daerah harus terlibat, tidak hanya Kesbangpol. Partisipasi perempuan di politik adalah bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengajak kaum perempuan mulai dari ibu rumah tangga, aktivis perempuan, hingga generasi muda untuk tidak ragu terlibat dalam dunia politik. Maryono menilai bahwa saat ini adalah momentum yang tepat bagi perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
“Kita tidak bisa menunggu perubahan terjadi sendiri. Perempuan harus berani maju, berkontribusi, dan hadir di ruang-ruang strategis,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang, Teguh Supriyanto, menambahkan bahwa partai politik memiliki peran besar dalam membuka jalan bagi keterlibatan perempuan yang lebih substantif, bukan hanya administratif.
“Peningkatan jumlah calon legislatif perempuan harus dibarengi dengan komitmen partai untuk memberi ruang yang riil bagi mereka bertarung secara adil. Bukan sekadar menempatkan di nomor urut buntut,” ujar Teguh.
Kesbangpol, kata Teguh, terus menggelar berbagai program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan perempuan, dan dialog lintas sektor guna mencetak lebih banyak tokoh perempuan yang siap terjun ke dunia politik dengan kompetensi yang memadai.
“Potensi perempuan di Kota Tangerang sangat besar. Kami di Kesbangpol terus membuka ruang dan memberikan fasilitasi agar perempuan punya kepercayaan diri untuk maju,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan tidak bisa dicapai sendiri oleh pemerintah. Perlu sinergi dengan masyarakat sipil, media, dunia pendidikan, dan tokoh-tokoh komunitas agar narasi kesetaraan dalam politik semakin kuat.
“Kalau kita ingin demokrasi yang benar-benar inklusif, maka keterwakilan perempuan harus menjadi bagian utama dalam agenda bersama. Kita tidak bisa bicara soal pembangunan berkeadilan tanpa melibatkan perempuan,” pungkasnya.(ADV)
