KOTA TANGERANG (VivaBanten.com) – Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah untuk melakukan pengawasan dan inventarisasi terhadap seluruh aset tanah serta bangunan milik Pemerintah Kota Tangerang. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan, kelayakan, dan optimalisasi fungsi gedung-gedung yang digunakan untuk pelayanan publik.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pembangunan yang digelar di Ruang Rapat Akhlakul Karimah, Kamis (23/10/2025). Kegiatan itu dihadiri jajaran pimpinan OPD, camat, lurah, serta kepala puskesmas se-Kota Tangerang.
“Lakukan pengawasan terhadap bangunan, pastikan kelayakannya demi keamanan bersama. Inventarisasi juga bangunan-bangunan lama yang mungkin tidak difungsikan agar bisa dioptimalkan untuk pelayanan publik,” ujar Sachrudin.
Selain menyoroti aset gedung, Wali Kota juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan. Ia meminta camat, lurah, serta petugas kebersihan memperkuat koordinasi di lapangan, memastikan tidak ada tempat pembuangan sampah (TPS) liar, dan menindak tegas praktik pembakaran sampah di lingkungan permukiman.
“Camat, lurah, dan petugas kebersihan harus terus melakukan monitoring dan memaksimalkan armada di lapangan. Jangan ada lagi TPS liar atau warga yang membakar sampah sembarangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sachrudin juga mengapresiasi capaian Kota Tangerang di bidang investasi. Kota ini berhasil meraih peringkat Inovatif 1 dalam Kompetisi Konsep Pengembangan Brand Investasi Banten Gold (BIF) 2025, serta mencatat realisasi investasi triwulan III sebesar 120 persen dari target.
“Capaian ini menjadi bukti nyata kemudahan berinvestasi di Kota Tangerang. Kami terus melakukan optimalisasi melalui percepatan layanan perizinan,” kata Sachrudin.
Ia berharap rapat evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal.
“Pelayanan publik bukan sekadar kewajiban, tetapi amanah. Mari kita pastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.(man/joe)
