SERANG (VivaBanten.com) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menerima Golden Leader Award dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Minggu (8/2/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Ferry Juliantono dalam mendorong penguatan koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dan instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ferry menegaskan pentingnya peran pers dalam mendukung keberhasilan program strategis Kementerian Koperasi, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Menurutnya, sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami tujuan program sekaligus ikut mengawal implementasinya di lapangan.
“Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai instrumen ekonomi yang produktif, di mana masyarakat menjadi pelaku usaha aktif, bukan hanya penerima manfaat,” ujar Ferry.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, koperasi, dan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi ekonomi publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi.
Acara penganugerahan Golden Leader Award tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, serta Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, bersama perwakilan kepala daerah dan insan pers dari berbagai wilayah.
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menyampaikan, penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas konsistensi Menkop dalam memperkuat kelembagaan koperasi serta membuka ruang kolaborasi dengan media sebagai mitra strategis pembangunan.
“JMSI siap menjadi jembatan komunikasi antara koperasi di daerah dan pemerintah pusat, sejalan dengan upaya memperkuat struktur ekonomi hingga ke lapisan terbawah masyarakat,” ujar Teguh.
Ferry berharap, penghargaan ini dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor agar koperasi semakin berperan sebagai pilar utama ekonomi nasional, sementara pers tetap menjalankan fungsi kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan publik.(joe)
